JAKARTA, DISWAY.ID - Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LESBUMI PBNU) menolak keras rancangan aturan turunan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.
Lesbumi PBNU menilai rancangan regulasi tersebut akan berdampak pada keberlangsungan ekonomi dan disrupsi sosiobudaya petani tembakau.
Adapun ancaman atas rancangan aturan turunan yang dimaksud adalah pembatasan kandungan nikotin dan tar, penyeragaman kemasan rokok serta pelarangan bahan tambahan.
BACA JUGA:Produk Tembakau Alternatif Bukan untuk Semua Orang, Influencer Bagikan Pengalamannya
Hal ini ditegaskan Ketua LESBUMI PBNU, K.H Jadul Maula dalam Diskusi dan Pembacaan Petisi Penolakan Regulasi yang Mengancam Kedaulatan Ekosistem Pertembakauan pada Selasa, 30 Juni 2026, lalu.
Penolakan ini berdasarkan keresahan, aspirasi dan keluhan masyarakat Nahdliyin yang banyak diantaranya merupakan petani tembakau, petani cengkih, pengusaha warung madura, pekerja serta buruh sektor pertembakauan.
"Aturan ini sangat menekan penghidupan petani dan buruh. Rancangan aturan ini juga tidak berlandaskan filosofi serta tidak berakar dari budaya nusantara," ujar Jadul Maula.
BACA JUGA:Khofifah Curhat DBHCHT Dipangkas Jadi 1 Persen: Petani Tembakau Kerja Keras, Bagi Hasilnya Menyusut
Atas keluhan dan tekanan yang dihadapi masyarakat Nahdliyin ini, Lesbumi PBNU mengambil sikap untuk berpihak dan turut memperjuangkan sumber mata pencaharian jutaan orang ini.
"Kami menolak regulasi yang menekan, yang tidak adil dan tidak berempati. Apalagi di tengah situasi ekonomi yang lagi down, harusnya rancangan aturan ini dibatalkan karena akan berdampak panjang ada kondisi sosial ekonomi yang besar," tegas Jadul Maula.
Senada, Ketua Bidang Komunikasi PBNU, Savic Ali alias Gus Savic menyebutkan agar keluhan dan aspirasi rakyat Nahdliyin dapat dibawa dan dibahas dalam agenda Muktamar PBNU pada 1-4 Agustus mendatang.
Gus Savic merasa prihatin karena banyak petani yang menggantungkan hidupnya pada tembakau.
"Juga tak bisa dipungkiri bahwa tembakau adalah salah satu penyumbang penerimaan terbesar ke negara. Tembakau jangan dikambinghitamkan. Pemerintah perlu mendengarkan semua pihak dan jangan gegabah karena berkaitan dengan jutaan orang. Ada baiknya aspirasi ini dibawa ke muktamar," jelas Gus Savic.
BACA JUGA:Penelitian Ilmiah Uji Tembakau Alternatif dan Pengaruhnya pada Fungsi Pernapasan, Ini Hasilnya
Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor (LBH PP GP Ansor), Abdul Hakim, pun menambahkan bahwa rancangan regulasi yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan ini melampaui kewenangan dan nyata tidak berpihak kepada rakyat.
- 1
- 2
- »
