DALAM demokrasi modern, komunikasi publik seorang pemimpin bukan sekadar medium penyampaian informasi, melainkan arena tempat legitimasi politik, etika kekuasaan, dan kepercayaan publik terus diuji.
Bagaimana seorang pejabat negara atau tokoh politik menyusun kata, memilih diksi, dan merespons kritik tidak hanya menentukan citranya di ruang publik, tetapi juga membentuk standar kepatutan komunikasi dalam kehidupan demokrasi.
Di era ketika setiap potongan ucapan dapat direkam, dipotong, lalu diamplifikasi dalam hitungan detik, komunikasi publik senantiasa berada dalam pengawasan masyarakat.
Publik tidak hanya mengevaluasi keberhasilan kebijakan, tetapi juga mengamati ucapan, tingkat kedewasaan emosional, etika berbahasa, dan kesantunan institusional para pemimpinnya.
Namun, praktik politik belakangan ini menunjukkan paradoks. Upaya untuk tampil autentik dan dekat dengan akar rumput kerap menggelincirkan politisi pada normalisasi bahasa yang reaktif.
Ketika batas antara kelugasan dan agresivitas verbal semakin kabur, tepuk tangan di atas panggung dapat dengan cepat berubah menjadi sentimen negatif di ruang digital.
Fenomena tersebut dapat diamati dalam berbagai peristiwa komunikasi pejabat negara. Salah satu yang paling menyita perhatian publik adalah gaya komunikasi Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo pada 24 Juni 2026.
Dramaturgi dan Tarikan PopulismeJauh sebelum menjabat sebagai Presiden, Prabowo Subianto telah dikenal dengan sosok pemimpin yang tegas, patriotik, dan berapi-api.
Baca juga: Arogansi Kekuasaan Anggota Dewan
Ketika berdiri di hadapan puluhan ribu petani dan nelayan di Gorontalo, pola komunikasi tersebut tetap dipertahankan.
Panggung PENAS sejatinya merupakan etalase keberhasilan program ketahanan pangan. Prabowo hadir menggunakan kendaraan taktis Maung serta mengenakan Upiya Karanji sebagai simbol penghormatan terhadap budaya lokal.
Dalam perspektif Erving Goffman (1959), tindakan tersebut dapat dipahami sebagai pengelolaan front stage, yaitu upaya membangun kesan tertentu di hadapan publik.
Melalui simbol-simbol yang dekat dengan identitas masyarakat, seorang pemimpin berusaha menciptakan homofili, yakni kedekatan emosional yang memperkecil jarak antara pemimpin dan rakyat.
Namun, di atas fondasi afeksi tersebut muncul paradoks. Dalam pidatonya, Prabowo melontarkan frasa seperti "emang gue pikirin" dan "ndasmu" ketika merespons kritik terhadap pemerintah.
Dalam bahasa Jawa, kata "ndasmu" secara harfiah berarti "kepalamu" (ndhas berarti kepala), tetapi dalam praktik percakapan sehari-hari lazim digunakan sebagai ungkapan bernada kasar atau merendahkan ketika ditujukan kepada lawan bicara.
Menariknya, penggunaan diksi tersebut bukan kali pertama muncul dalam pidato Prabowo. Pada beberapa kesempatan sebelumnya, ia juga menggunakan ungkapan serupa ketika merespons kritik atau perbedaan pandangan.
