Bisnis.com, SAMARINDA — Penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) di Provinsi Kalimantan Selatan hingga 31 Mei 2026 menembus angka Rp8,33 triliun, atau setara 45,83% dari total pagu sebesar Rp18,17 triliun.
Meski capaian ini hampir menyentuh separuh dari target, tidak semua komponen transfer menunjukkan performa yang sama moncernya.
Salah satu yang masih tersendat adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang realisasinya baru menyentuh angka satu digit.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan Catur Ariyanto Widodo menyatakan capaian tersebut mencerminkan komitmen pemerintah pusat dalam menjaga agar roda pembangunan di daerah tetap berputar sesuai koridor yang ditetapkan.
"Transfer ke Daerah merupakan salah satu instrumen fiskal yang sangat strategis untuk menjaga kesinambungan pembangunan di daerah. Kami terus mendorong pemerintah daerah agar mempercepat pemenuhan persyaratan penyaluran serta mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (2/7/2026).
Kendati demikian, geliat penyaluran ini rupanya tak berjalan seragam di seluruh wilayah. Kabupaten Hulu Sungai Utara tampil sebagai daerah dengan kinerja penyerapan paling moncer, mencatatkan realisasi 48,55% dari pagu yang dialokasikan.
Baca Juga
- Penyaluran KUR Kalsel Capai Rp2,22 Triliun hingga Mei 2026, Pemerataan Masih Jadi PR
- Disbun Kaltim Fasilitasi Kemitraan Petani demi Kepastian Harga TBS
- Balikpapan Siapkan Depo Kontainer Atasi Kemacetan Truk
Sebaliknya, Kabupaten Balangan justru tertinggal di posisi buncit dengan realisasi hanya 42,59%.
Dari sisi komposisi jenis transfer, Dana Alokasi Umum (DAU) tak pelak masih menjadi tulang punggung penyaluran TKD di Kalsel.
Catur menyebutkan realisasinya mencapai Rp5,26 triliun atau 48,60% dari pagu Rp10,82 triliun, atau menyumbang porsi dominan sebesar 63,14% dari total TKD yang telah dikucurkan dan seluruhnya disalurkan melalui skema block grant.
Sementara itu, Dana Bagi Hasil (DBH) baru terealisasi Rp1,52 triliun atau 37,22% dari pagu Rp4,09 triliun.
Sektor pertambangan tetap menjadi motor penggerak utama DBH, dengan DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara (Minerba) mendominasi hingga 88,67% dari total penyaluran DBH, atau setara Rp1,35 triliun.
Fakta ini sekaligus menegaskan betapa besarnya ketergantungan fiskal Kalsel terhadap sektor ekstraktif tersebut.
Di tengah tren positif berbagai komponen transfer, DAK Fisik justru menjadi anomali yang patut disorot. Hingga akhir Mei 2026, realisasinya baru mencapai Rp4,32 miliar, atau sekadar 7,67% dari pagu Rp56,31 miliar dan jauh tertinggal dibandingkan komponen lain.
Penyaluran pun baru mulai dilakukan oleh Kabupaten Banjar, sementara daerah lain belum menunjukkan pergerakan berarti.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan DAK Non Fisik yang telah terealisasi Rp1,17 triliun atau 43,77% dari pagu Rp2,67 triliun.
Penyaluran terbesar dalam kategori ini berasal dari Tunjangan Guru ASN Daerah senilai Rp658,52 miliar, disusul Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebesar Rp410,02 miliar.
Adapun Dana Desa menunjukkan progres yang relatif menggembirakan. Per 31 Mei 2026, penyaluran telah mencapai Rp373,17 miliar atau 70,19% dari pagu Rp531,65 miliar.
Meski begitu, penyaluran tahap pertama masih menyisakan pekerjaan rumah bagi 23 desa dari total 1.871 desa penerima.
Sementara pada tahap kedua, dari 893 desa yang telah dijangkau di 9 pemerintah daerah, di mana 2 kabupaten Tanah Laut dan Hulu Sungai Tengah tercatat belum sama sekali memulai penyaluran hingga akhir bulan Mei.
Adapun, dia menuturkan bahwa pihaknya akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemerintah daerah agar proses penyaluran TKD dapat berlangsung tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kami berharap seluruh pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran serta mempercepat pelaksanaan program pembangunan. Dengan demikian, transfer yang telah disalurkan dapat memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan," pungkasnya.
