JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat antara Komisi XII DPR dan Dirut PLN Darmawan Prasodjo yang berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026) sempat memanas.
Anggota DPR menginterupsi karena tidak puas dengan jawaban Darmawan mengenai pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa dan Sumatera, tapi merasa diabaikan pimpinan rapat.
Mulanya, Darmawan memaparkan bahwa sudah tidak ada lagi mati listrik bergilir atau blackout di Jawa sejak 21 Juni 2026.
Darmawan menyebut, PLN terus menjaga kondisi ini, sekaligus meningkatkan melalui program penguatan keandalan sistem kelistrikan.
Baca juga: Gerindra Sayangkan Kadernya, Bupati Purwakarta Bikin Lagu Rendahkan Perempuan: Kenapa Bisa?
"Roadmap pertama untuk 2026 ini ada penambahan pasokan batubara dengan kalori menengah sampai tinggi, yaitu 4.500 kalori ke atas, yang dialokasikan khusus untuk PLN dari Kementerian ESDM. Ini sebesar 1,8 juta ton on top dari existing supply untuk bulan Juli, dan 3 juta ton per bulan dari bulan Agustus sampai bulan Desember," ujar Darmawan.
"Sehingga di sini ada penambahan kapasitas daya mampu pasok sebesar 5 gigawatt, di atas 35,9 gigawatt, yang tentu saja ini membuat sistem kelistrikan di Pulau Jawa menjadi jauh lebih andal lagi. Kemudian di tahun 2027, ini akan ada penambahan 4,6 gigawatt pasokan listrik. Ini pertama adalah pemanfaatan penambahan yaitu Battery Energy Storage System dari kelebihan energi pada sistem di Jawa, terutama kelebihan energi," sambung dia.
Saat Darmawan masih memaparkan jawabannya, tiba-tiba anggota Komisi XII Fraksi Gerindra Ramson Siagian menginterupsi.
Ramson meminta Darmawan fokus pada penyebab pemadaman listrik bergilir yang sempat terjadi di Jawa dan Sumatera beberapa waktu belakangan ini.
"Pak Ketua, interupsi, Pak Ketua, interupsi ya. Pak Dirut, tolong dijelaskan sebab-sebab terjadi pemadaman bergilir atau blackout di Sumatera dan Pulau Jawa. Apa sebabnya? Berapa lama proses itu terjadi?" tukas Ramson.
Ketua Komisi XII DPR selaku pimpinan rapat, Bambang Patijaya mengingatkan Ramson bahwa interupsi sebenarnya tidak masalah.
Baca juga: Bupati Kuansing Kader Gerindra Tersangka, Jubir: Prabowo Berkali-kali Katakan Jangan Korupsi
Akan tetapi, interupsi harus melalui pimpinan rapat dulu.
Ramson menegaskan, dirinya sudah lima kali meminta interupsi, tapi diabaikan terus oleh pimpinan rapat.
"Maksud saya, enggak ada masalah ada interupsi, tetapi melalui pimpinan," kata Bambang.
"Ya saya sudah berbicara lima kali enggak dengar. Tanya saja, iya kan?" balas Ramson, dengan nada tinggi.
"Oke, nah setelah saya persilakan baru nanti...," kata Bambang.
