jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (2/7) tentang uji kompetensi GTT menjadi pintu masuk honorer bodong, BKN menjawab tegas soal pembiayaan PPPK langsung dari APBN, hingga PPPK tenang jika diangkat PNS. Simak selengkapnya!
1. Ada Info Pengusulan Langsung SK PPPK dengan Pembiayaan APBN, Jawaban BKN Tegas
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Jumlah Guru PNS dan PPPK Masih Kurang, Forum P3K Temui Dasco dan Mensesneg, Bakal Ada yang Pindah?
Ada info pengusulan SK PPPK dengan pembiayaan APBN bisa langsung kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
Informasi ini beredar luas di media sosial dengan mengatasnamakan Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrullah.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: 7 Aspirasi P3K Sudah Dicatat Istana, soal Nasib PPPK dan Paruh Waktu? Tolong Buka Datanya
"Unggahan di media sosial, khususnya Facebook yang menyatakan pengusulan langsung Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar pembiayaannya beralih dari APBD menjadi APBN bisa melalui BKN adalah hoaks, apalagi akun palsunya mencatut nama Kepala BKN," kata Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BKN, Wisudo Putro Nugroho, Kamis (2/7).
Baca Selengkapnya di Bawah:
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: UU ASN 2023 Diputuskan, Banyak Daerah Sulit Gaji PPPK Saat Akhir Tahun, Bupati Masuk Target?
Ada Info Pengusulan Langsung SK PPPK dengan Pembiayaan APBN, Jawaban BKN Tegas
2. Uji Kompetensi GTT Menjadi Pintu Masuk Honorer Bodong, PPPK Paruh Waktu Jadi Korban
Uji kompetensi guru tidak tetap atau GTT serta pegawai tidak tetap (PTT) disinyalir menjadi pintu masuk honorer bodong.
Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika mengungkapkan telah menemukan sejumlah fakta soal penyimpangan dalam uji kompetensi GTT/PTT di Provinsi Jawa Timur tersebut.
"Ada kepala sekolah tiba-tiba memasukkan anaknya sebagai honorer di sekolah, padahal tidak pernah sama sekali mengabdi di sekolah, lalu, ikut uji kompetensi dan lulus," kata Faisol kepada JPNN, Kamis (2/7).
Baca Selengkapnya di Bawah:
Uji Kompetensi GTT Menjadi Pintu Masuk Honorer Bodong, PPPK Paruh Waktu Jadi Korban
3. Honorer jadi PPPK Senang, Berharap Status PNS agar Bisa Tenang
Nasib ribuan guru PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, Provinsi DI Jakarta, sudah dipastikan aman.
Pasalnya, para guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di kedua wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta itu telah mendapatkan perpanjangan kontrak selama tiga tahun.
Adapun jumlah guru PPPK yang mendapat perpanjangan kontrak mencapai 1.525.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Honorer jadi PPPK Senang, Berharap Status PNS agar Bisa Tenang
4. 25 Advokat Membela Dokter Tifa
Tifauzia Tyassuma (Dokter Tifa) menghadiri sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis.
Tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu hadir bersama 25 advokat.
Baca Selengkapnya di Bawah:
25 Advokat Membela Dokter Tifa
5. KPK Periksa Pejabat Imigrasi di Kasus Korupsi Izin Tinggal WNA
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap enam orang saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).
"Pemeriksaan rencananya berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis (2/7)," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.
Keenam saksi yang dipanggil adalah Merzi Driyasman yang menjabat sebagai Kepala Seksi Izin Tinggal Keimigrasian Kanim Khusus Jakarta Barat, Nisrina Arumdanie sebagai Kepala Seksi Pelayanan Dokumen Perjalanan Kanim Khusus Jakarta Barat, dan Lutfan Pahlevi yang juga menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan Dokumen Perjalanan Kanim Khusus Jakarta Barat untuk periode April hingga Desember 2025.
Baca Selengkapnya di Bawah:
KPK Periksa Pejabat Imigrasi di Kasus Korupsi Izin Tinggal WNA
BACA ARTIKEL LAINNYA... 5 Berita Terpopuler: Ada Usulan Formasi Guru CPNS, Waka BKN merespons soal PPPK & PPPK Paruh Waktu, Begini Analisisnya
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
