Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni membenarkan adanya pertemuan antara dirinya dengan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby pada 2 Juni di Kantor Kementerian Kehutanan Jakarta. Dalam pertemuan yang terjadi sekitar sebulan sebelum Suhardiman ditetapkan sebagai tersangka tersebut, ada selipan amplop.
Raja Juli menjelaskan, pertemuannya dengan Suhardiman merupakan audiensi terbuka. Pertemuan diagendakan lewat surat resmi, terdapat daftar hadir dan notulensi, serta dipublikasikan di media sosial miliknya dan milik kementerian.
Namun, “Dalam audiensi itu, ternyata Bupati Kuansing meninggalkan amplop yang ditutup dengan map,” kata Raja Juli dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Jumat (3/7).
Dia mengaku baru menyadari keberadaan amplop itu setelah Suhardiman meninggalkan lokasi. “Saya tidak tahu isinya apa, tapi saya merasa tidak memiliki hak terhadap amplop tersebut,” ujarnya.
Setelahnya, Raja Juli memerintahkan ajudannya untuk mengembalikan amplop tersebut. Ajudan baru menemui Bupati Kuansing sepuluh hari kemudian alias pada 12 Juni 2026.
Dia menjelaskan, jarak waktu tersebut karena ajudan tersebut merupakan satu-satunya ajudan menteri dan harus mendampingi kegiatan menteri.
“Tanggal 11 Juni, Sekjen (Sekretaris Jenderal Kemenhut) mengeluarkan surat jalan, surat perintah pada ajudan saya untuk mendatangi Bupati Kuansing,” ucap Raja Juli.
Bersamaan dengan itu, dia meminta bantuan Kapolda Riau Herry Heryawan untuk memfasilitasi pertemuan ajudannya dengan bupati di kantor Kapolres Kuansing.
Dalam konferensi pers tersebut, Raja Juli turut memperlihatkan foto dan surat tanda pengembalian amplop tersebut yang ditandatangani oleh ajudannya dan Suhardiman Amby serta dilengkapi materai.
“Ini tanda terimanya tanggal 12 Juni pukul 14.57 WIB, 17 hari sebelum OTT,” kata dia.
Raja Juli kemudian mengatakan bahwa dirinya mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi dan akan kooperatif membantu KPK dalam pemeriksaan.
Dia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah berpesan agar tata kelola kehutanan dijalankan secara transparan dan akuntabel, tanpa suap maupun korupsi.
KPK Buka Peluang Panggil Raja Juli dalam Kasus Gratifikasi Pengurusan Izin Pelepasan HutanSebelumnya, KPK menyatakan bahwa pihaknya membuka peluang untuk memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Ini terkait kasus dugaan gratifikasi untuk pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas (HPT) yang melibatkan Bupati Kuansing Suhardiman Amby.
"Apakah memang diperlukan untuk memperdalam bukti-bukti atau memperkuat fakta-fakta pertemuan-pertemuan yang mendukung nanti di pemenuhan unsurnya, itu akan dilakukan pemanggilan," ujar Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein seperti dikutip Antara, Rabu (1/7).
Sebelumnya, KPK menemukan koperasi unit desa (KUD) di Kuansing memotong uang sisa hasil usaha (SHU) untuk mengurus izin pelepasan kawasan HPT. "Koperasi ada usaha, itu dipotong setengahnya dalam rangka pengurusan izin pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kementerian Kehutanan," kata Taufik.
Pada 29 Juni lalu, KPK mengamankan 10 orang lewat operasi tangkap tangan (OTT) di Kuansing dan Jakarta, termasuk istri Bupati Suhardiman Amby. OTT ini terkait kasus suap jual beli jabatan dan gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan HPT yang melibatkan pejabat pemerintah daerah Kuansing.
Suhardiman dan Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain menyerahkan diri pada 30 Juni. Dan, pada 1 Juli, KPK menetapkan keduanya serta satu pimpinan perusahaan swasta sebagai tersangka.
Taufik menjelaskan, dalam pelepasan kawasan HPT, kepala daerah berwenang memberikan rekomendasi, sedangkan Kementerian Kehutanan berwenang mengeluarkan izin.
Suhardiman dan Raja Juli disebut pernah melakukan pertemuan pada 2 Juni 2026. Menurut Taufik, pertemuan itu kini tengah didalami KPK.
