Bisnis.com, SAMARINDA — Kinerja fiskal Kalimantan Selatan (Kalsel) hingga akhir Mei 2026 memperlihatkan 2 sisi mata uang. APBN tancap gas, sementara APBD justru menginjak rem.
Realisasi belanja negara di provinsi ini mencapai Rp11,92 triliun atau 39,79% dari pagu Rp29,96 triliun, ditopang pertumbuhan pendapatan negara yang melesat 37,88% secara tahunan.
Di sisi lain, belanja pemerintah daerah justru terkontraksi 7,35%.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan Catur Ariyanto Widodo menyatakan Belanja Pemerintah Pusat menjadi lokomotif utama pertumbuhan belanja negara, dengan realisasi Rp3,59 triliun atau tumbuh 40,47% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Sementara itu, Transfer ke Daerah tetap menjadi kontributor terbesar dalam struktur belanja dengan nilai Rp8,33 triliun.
"Belanja Pemerintah Pusat menjadi pendorong utama dengan realisasi sebesar Rp3,59 triliun atau tumbuh 40,47% dibandingkan periode yang sama tahun lalu," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (3/7/2026).
Baca Juga
- Setengah Tahun 2026 Berlalu, Anggaran Daerah Baru Separuh
- Penyaluran KUR Kalsel Capai Rp2,22 Triliun hingga Mei 2026, Pemerataan Masih Jadi PR
- Disbun Kaltim Fasilitasi Kemitraan Petani demi Kepastian Harga TBS
Dari sisi penerimaan, pundi-pundi negara di Kalsel turut menebal. Pendapatan Negara tercatat Rp6,16 triliun atau 20,92% dari target, dengan penerimaan perpajakan tumbuh 40,31% dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melonjak 50,77%.
Pertumbuhan 2 digit di kedua pos ini mengindikasikan aktivitas ekonomi daerah yang belum kehilangan tenaga meski berbagai tantangan global membayangi.
Kendati demikian, geliat positif ini beriringan dengan defisit regional sebesar Rp5,76 triliun.
Dia menegaskan angka tersebut bukan sinyal kegagalan fiskal, melainkan justru bukti APBN sedang bekerja keras menopang perekonomian daerah.
"Defisit regional sebesar Rp5,76 triliun mencerminkan peran APBN yang tetap ekspansif untuk menopang daya beli masyarakat, memperkuat pembangunan, dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah," jelasnya.
Berbeda dengan tren di level pusat, konsolidasi APBD Regional Kalimantan Selatan hingga 31 Mei 2026 menunjukkan gambaran yang lebih kompleks.
Pendapatan daerah tercatat Rp12,16 triliun atau 38,62% dari target, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp3,66 triliun dan Pendapatan Dana Transfer Rp8,47 triliun.
Namun, realisasi belanja daerah hanya mencapai Rp11,17 triliun atau 27,33% dari pagu anggaran, bahkan mengalami kontraksi 7,35% dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurut Catur, perlambatan ini dipengaruhi oleh perubahan ritme pelaksanaan anggaran di tingkat pemerintah daerah.
Meski begitu, ada secercah harapan di tengah lesunya penyerapan belanja daerah.
Belanja Modal justru menunjukkan tren berlawanan arah dengan tumbuh 17,25% menjadi Rp1,20 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Adapun dia berharap percepatan penyerapan anggaran, khususnya belanja modal, dapat terus digenjot agar proyek-proyek pembangunan tak sekadar menjadi angka di atas kertas, melainkan segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Kami berharap seluruh pemangku kepentingan dapat terus mempercepat pelaksanaan anggaran, terutama belanja modal, sehingga pembangunan berjalan optimal, memberikan multiplier effect bagi perekonomian, membuka lapangan kerja, dan semakin memperkuat pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan," pungkasnya.
