Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mengusulkan penyesuaian tarif transportasi umum di Jakarta. Dalam kajiannya, DTKJ mengusulkan tarif Transjakarta dalam wilayah DKI menjadi Rp 5.000, sedangkan tarif Transjabodetabek menjadi Rp 10.000.
Ketua DTKJ Sugihardjo mengatakan usulan tersebut telah dibahas dalam dialog publik bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Menurutnya, penyesuaian tarif harus diikuti dengan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
“Ada kita mendorong untuk adanya penyesuaian tarif, tapi harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan. Nah ini kami sudah usulkan,” kata Sugihardjo usai pelantikan anggota DTKJ di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (3/7).
Sugihardjo menjelaskan, DTKJ mengusulkan penyederhanaan skema tarif yang selama ini terdiri atas sejumlah kategori menjadi hanya dua kelompok. Kelompok pertama berlaku untuk seluruh layanan Transjakarta di dalam wilayah Jakarta, termasuk BRT, non-BRT, dan Mikrotrans. Kelompok kedua berlaku untuk layanan Transjabodetabek.
“Nah sekarang yang diusulkan DTKJ tarifnya itu disederhanakan menjadi hanya dua kelompok. Tarif di dalam wilayah kota Jakarta dengan Transjakarta. Jadi gabungan Mikrotrans, BRT, non-BRT itu satu tarif. Terus yang Transjabodetabek juga digabung,” ujarnya.
Dalam usulan tersebut, tarif Transjakarta di dalam kota menjadi Rp 5.000. Menurut Sugihardjo, nominal itu justru lebih murah bagi penumpang yang selama ini harus berpindah layanan.
“Kalau misalnya selama ini Rp 3.500 naik BRT terus nyambung ke non-BRT berarti bayarnya Rp 7.000. Kalau sekarang dengan Rp 5.000 berarti turun. Memang kalau dibandingkan Rp 3.500 menjadi naik, tapi kalau melihat sistem integrasinya justru lebih murah,” jelasnya.
Sementara itu, tarif Transjabodetabek diusulkan menjadi Rp 10.000. Dengan tarif tersebut, penumpang nantinya dapat melanjutkan perjalanan menggunakan layanan Transjakarta tanpa membayar tarif terpisah.
Sugihardjo mengatakan tarif baru juga diproyeksikan mendukung integrasi antarmoda dengan MRT Jakarta dan LRT Jakarta ke depan.
“Kita mau dorong integrasinya bukan hanya sesama moda transportasi jalan, tapi juga dengan LRT dan MRT,” ucapnya.
Tarif Langganan Juga DiusulkanSelain mengusulkan penyesuaian tarif reguler, DTKJ juga mendorong penerapan tarif langganan bagi pengguna transportasi umum. Dalam skema awal yang diusulkan, pelanggan bulanan akan memperoleh potongan harga sekitar 20 persen.
Menurut Sugihardjo, dengan asumsi perjalanan pergi-pulang setiap hari kerja selama sebulan, biaya transportasi yang semestinya mencapai Rp 250 ribu dapat ditekan menjadi sekitar Rp 200 ribu melalui sistem berlangganan.
“Nah karena langganan kita mengusulkan diskon 20 persen jadi tarifnya hanya Rp 200 ribu. Jadi tarif langganan itu penting,” katanya.
DTKJ Usulkan Mikrotrans Kena Tarif Rp 2 RibuTak hanya itu, DTKJ juga mengusulkan agar layanan Mikrotrans yang selama ini gratis tidak lagi digratiskan sepenuhnya. Sugihardjo mengatakan tarif Mikrotrans diusulkan sebesar Rp 2.000 apabila penumpang hanya menggunakan layanan tersebut untuk perjalanan jarak pendek.
Sementara apabila perjalanan terintegrasi dengan layanan Transjakarta, tarif tetap mengikuti skema Rp 5.000. Menurutnya, penerapan tarif Rp 2.000 juga bertujuan memperbaiki akurasi data penumpang.
“Selama ini kan waktu gratis ada potensi data penumpang tidak riil. Nah nanti dengan Rp 2.000 datanya akan lebih riil. Jadi kalau nanti data penumpangnya turun, itu memang benar turun, bukan karena sebelumnya ada data yang berlebih,” ujarnya.
Sugihardjo menegaskan kajian DTKJ tidak semata-mata mempertimbangkan penghematan subsidi pemerintah, melainkan mengutamakan keterjangkauan bagi masyarakat.
Berdasarkan kajian tersebut, kata Sugihardjo, tarif Rp 5.000 dinilai masih berada dalam batas pengeluaran transportasi rumah tangga yang terjangkau.
Ia juga memastikan kelompok masyarakat penerima fasilitas transportasi gratis tidak akan terdampak karena Pemprov DKI telah memberikan pembebasan tarif kepada sedikitnya 15 kelompok penerima manfaat.
“Jadi kita melihat bagaimana kenaikan tarif ini masih dalam batas yang sangat terjangkau bagi masyarakat, apalagi kalau menggunakan tarif langganan,” kata dia.
