Jakarta, VIVA – Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara mengungkapkan adanya temuan soal berbagai persoalan keuangan, tata kelola, hingga dugaan rekayasa keuangan, yang sudah bertahun-tahun menumpuk di PT Pos Indonesia.
Dugaan adanya rekayasa keuangan ini diungkap Danantara, usai Daud Joseph mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Utama Pos Indonesia.
Managing Director Stakeholders Management & Communications BPI Danantara, Rohan Hafas mengatakan, temuan itu merupakan hasil dari proses uji tuntas dan evaluasi menyeluruh, yang dilakukan Danantara terhadap PT Pos Indonesia.
- [Istimewa]
Karenanya, Dia memastikan bahwa Danantara masih akan terus menindaklanjuti soal indikasi penyimpangan keuangan itu, melalui mekanisme audit dan investigasi sesuai ketentuan yang berlaku.
"PT Pos Indonesia saat ini memang sedang kami benahi secara menyeluruh. Dari proses due diligence dan evaluasi yang berjalan, kami menemukan berbagai persoalan keuangan dan tata kelola yang telah terakumulasi selama bertahun tahun," kata Rohan dalam keterangannya, Jumat, 3 Juli 2026.
"Kami juga menerima laporan serta menemukan indikasi berbagai penyimpangan, termasuk dugaan rekayasa keuangan," ujarnya.
Rohan memastikan, Danantara tetap berkomitmen untuk melakukan pembenahan di PT Pos Indonesia secara bertahap, dan menegaskan bahwa tidak akan ada ruang bagi praktik yang merusak tata kelola perusahaan.
"Seluruh temuan akan ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan sesuai proses hukum. Prioritas kami adalah memastikan PT Pos Indonesia kembali menjadi perusahaan yang sehat, profesional, akuntabel, dan berintegritas, sehingga mampu menjalankan mandatnya secara optimal bagi masyarakat," kata Rohan.
Pengunduran diri Daud Joseph dari posisinya sebagai Direktur Utama Pos Indonesia pada Kamis, 2 Juli 2026 kemarin, hanya dijelaskan karena alasan pribadi yang tidak dirincikan lebih lanjut.
Pihak Danantara sendiri telah menerima surat pengunduran diri Daud Joseph pada Senin, 29 Juni 2026. Sebelumnya, Daud telah ditugaskan untuk melakukan reformasi terhadap kondisi keuangan, operasional, tata kelola, dan organisasi perusahaan.
Rohan menjelaskan, menurut Daud, pihak perusahaan membutuhkan figur pemimpin yang lebih cocok untuk memimpin agenda transformasi berikutnya dari PT Pos, sehingga dirinya pun mengajukan pengunduran diri.
"Berdasarkan hasil asesmen tersebut, yang bersangkutan menyampaikan bahwa PT Pos Indonesia memerlukan revamp yang menyeluruh dan fundamental," kata Rohan.
