Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan pembangunan Sekolah Rakyat terus dikebut menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026/2027. Program yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu dirancang sebagai sekolah berasrama tanpa biaya bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
"Pak Presiden melihat bahwa cara paling cepat mengangkat masyarakat yang masih berada di bawah garis prasejahtera adalah melalui pendidikan. Karena itu dibangunlah Sekolah Rakyat yang bersifat boarding school. Kalau hanya sekolah pagi lalu pulang sore, mereka akan kembali membantu orang tuanya mencari nafkah. Itu yang tidak diinginkan Pak Presiden," kata Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dalam Economic Update CNBC Indonesia, Jumat (3/7/2026).
Sekolah Rakyat tidak hanya menyediakan ruang belajar, tetapi juga seluruh fasilitas penunjang kehidupan siswa selama menempuh pendidikan. Pemerintah menyiapkan asrama, ruang makan, fasilitas olahraga, hingga perangkat belajar agar peserta didik dapat berkembang secara optimal.
"Semua lengkap di situ. Ada asrama guru, asrama anak-anak, tempat makan, tempat olahraga, bahkan laptop juga disiapkan. Program ini benar-benar free of charge dan hanya diperuntukkan bagi putra-putri keluarga prasejahtera. Kalau nanti masyarakat melihat langsung, Sekolah Rakyat yang kita bangun mungkin lebih bagus daripada boarding school terbaik yang ada di negeri ini," ujarnya.
Pembangunan fisik Sekolah Rakyat kini telah memasuki tahap akhir. Kementerian PU menargetkan seluruh fasilitas dapat digunakan pada awal tahun ajaran baru sehingga siswa dapat langsung menempati sekolah meski masih ada pekerjaan penyelesaian minor di beberapa lokasi.
"Tahun ini kita membangun sekitar 93 Sekolah Rakyat. Per 20 Juni 2026, rata-rata progresnya sudah sekitar 81 sampai 82 persen. Harapan saya, saat tahun ajaran baru pertengahan Juli nanti semuanya sudah selesai. Kalaupun masih ada yang belum 100 persen, paling tidak sudah fungsional sehingga anak-anak bisa langsung masuk sambil kita menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kecil yang tersisa," jelasnya.
Kementerian PU bertugas sebagai pendukung pembangunan infrastruktur dalam program tersebut. Sementara pelaksanaan pendidikan, kurikulum, hingga pengelolaan sekolah dilakukan secara kolaboratif bersama kementerian dan lembaga lain sesuai tugas masing-masing.
"Fokus kami di Kementerian PU murni membangun infrastrukturnya. Tidak hanya gedung, tetapi juga listrik, wifi, air bersih, sanitasi, tempat tidur hingga fasilitas belajar. Adapun kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan menjadi tugas kementerian lain. Program ini memang dikerjakan bersama agar tujuan besarnya, yaitu memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan, bisa tercapai," ujar Dody.
(dce) Add as a preferred
source on Google
