jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) mengapresiasi langkah Menteri Kehutanan yang mengembalikan amplop yang diterima dari Bupati Kuantan Singingi.
Tindakan tersebut dinilai sebagai wujud nyata integritas dan komitmen menjaga etika penyelenggaraan negara.
BACA JUGA: Menteri Kehutanan Jelaskan Berita Tempo Tentang Foto Bersama Pembalak Liar
Ketua Umum DPP IMM Riyan Betra Delza mengatakan integritas bukan sekadar slogan, melainkan prinsip yang harus diwujudkan dalam setiap tindakan.
Menurutnya, keputusan Menteri Kehutanan untuk mengembalikan amplop menjadi pesan moral yang kuat bahwa jabatan publik harus dijalankan secara independen, transparan, dan bebas dari segala bentuk praktik yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
BACA JUGA: Baliho di Jalan Protokol Pekanbaru Ditertibkan, Menteri Kehutanan Apresiasi Ketegasan Wali Kota
“Langkah Menteri Kehutanan menunjukkan bahwa integritas tidak dapat dibeli dengan amplop ataupun bentuk pemberian lainnya. Sikap tersebut merupakan teladan yang patut diapresiasi karena menunjukkan keberanian menjaga muruah jabatan dan kepercayaan publik,” ujar Riyan.
DPP IMM menegaskan bahwa pengembalian amplop tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk permusuhan terhadap individu maupun institusi tertentu. Sebaliknya, tindakan tersebut merupakan upaya menjaga etika publik dan memperkuat budaya pemerintahan yang bersih serta akuntabel.
BACA JUGA: Komentari Upaya Daur Ulang Isu MBG Pakai Dana Zakat, DPP IMM: Penggiringan Opini Negatif Kepada Ketua DPD RI
“Yang dilakukan Menteri Kehutanan merupakan praktik nyata integritas. Kami meyakini langkah tersebut diambil dalam rangka menjaga independensi, etika publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat negara. Sikap seperti inilah yang semestinya menjadi standar moral bagi setiap penyelenggara negara,” tambahnya.
DPP IMM berharap tindakan tersebut menjadi momentum refleksi bagi seluruh pejabat publik agar semakin mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam setiap aktivitas kedinasan.
Kepercayaan masyarakat, menurut DPP IMM, hanya dapat dibangun melalui keteladanan dan konsistensi dalam menjaga nilai-nilai etika pemerintahan.
“Bangsa ini membutuhkan lebih banyak teladan daripada sekadar slogan. Ketika seorang pejabat menunjukkan bahwa integritas lebih berharga daripada pemberian dalam bentuk apa pun, maka sesungguhnya ia sedang memperkuat fondasi kepercayaan publik terhadap negara,” tutup Riyan.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
