Bisnis.com, PADANG — Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) melalui Balai Wilayah Sungai Sumatra V Padang, Sumatra Barat, menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,1 triliun dari APBN untuk mendukung pemulihan infrastruktur dan penguatan sistem pengendalian banjir di Kota Padang.
Pelaksana Tugas Kepala BWS Sumatra V Padang Reski Wahyudi mengatakan anggaran Rp1,1 triliun tersebut akan difokuskan pada rehabilitasi Bendung Koto Tuo dan Bendung Gunung Nago, serta penanganan titik-titik kritis di sejumlah aliran sungai yang selama ini menjadi pemicu banjir.
“Pekerjaan teknis meliputi pembangunan dinding penahan tanah, perkuatan tebing, hingga pembangunan check dam untuk mengendalikan sedimentasi di sepanjang aliran Batang Kuranji dan Air Dingin,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat (3/7/2026).
Dia menyebutkan kesiapan anggaran dan desain teknis sudah tersedia, namun percepatan pembebasan lahan menjadi faktor penentu agar target pekerjaan fisik yang dijadwalkan mulai Agustus 2026 dapat berjalan sesuai rencana.
“Kami siap melaksanakan rehab-rekon, tetapi pengendalian banjir tidak akan tuntas tanpa penyelesaian lahan. Kami berharap Pemko Padang dapat mempercepat prosesnya agar target pelaksanaan mulai Agustus dapat terealisasi,” tegasnya.
Rezki menjelaskan seluruh proyek tersebut ditargetkan rampung dalam waktu tiga tahun, dan hal ini sebagai bagian dari penguatan sistem ketahanan Kota Padang terhadap ancaman banjir dan sedimentasi yang terus meningkat.
Baca Juga
- Anggaran Rekonstruksi Pascabencana Sumatra Rp100 Triliun, Ini Rinciannya
- 107 Ruas Jalan Nasional Terdampak Bencana Sumatra Kembali Berfungsi 100%
- Butuh Rp130 Triliun, Bangun Huntap dan Jembatan Imbas Bencana Sumatra
Menurutnya dengan adanya dukungan anggaran besar dari pemerintah pusat serta percepatan koordinasi lintas sektor, Pemko Padang menargetkan program rehab-rekon ini tidak hanya memulihkan dampak bencana, tetapi juga membangun sistem pengendalian banjir yang lebih modern, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan rehab-rekon yang dilakukan BWS itu bukan sekadar pemulihan pascabencana, tetapi investasi besar untuk keselamatan masyarakat dan ketahanan kota terhadap ancaman bencana di masa depan. Karena ada sejumlah titik yang akan dilakukan pemulihannya, dan bakal memberikan dampak positif jangka panjang.
“Pelaksanaan rehab-rekon ini menjadi tanggung jawab bersama. Saya meminta seluruh pihak memastikan pekerjaan BWS berjalan lancar dan selesai tepat waktu, sebab ini menyangkut keselamatan masyarakat,” tegas Fadly.
Dikatakannya untuk melakukan percepatan pemulihan ini, kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait telah diinstruksikan untuk memastikan seluruh dokumen administratif dan kebutuhan lapangan tuntas sebelum proyek fisik dimulai.
“Supaya pengerjaan ini berjalan secara baik, penting memastikan dokumen yang dianggap perlu harus dipersiapkan,” ujarnya.
Fadly juga menegaskan selain infrastruktur sungai dan irigasi lainnya itu, Pemkot Padang dalam menyelesaikan persoalan lahan, yang selama ini menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan proyek pengendalian banjir.
“Bahkan, opsi relokasi warga di kawasan rawan bencana disiapkan apabila diperlukan untuk mengurangi risiko korban di masa mendatang. Jadi solusi ini juga menjadi perhatian serius kami,” sebutnya.
Selain fokus pada infrastruktur, Pemko Padang juga memperkuat pendekatan regulatif dengan mempercepat revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dia bilang langkah itu dinilai penting untuk memastikan pembangunan ke depan lebih adaptif terhadap ancaman hidrometeorologi
