Bisnis.com, MEDAN – Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menyampaikan 10 rekomendasi strategis hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-18 APEKSI yang digelar di Medan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Rekomendasi tersebut berisi berbagai usulan yang disebut akan memperkuat kapasitas pemerintah kota, mulai dari reformasi hubungan keuangan pusat dan daerah, percepatan pembangunan infrastruktur, transformasi digital, hingga penguatan ekonomi lokal dan kota berkelanjutan.
Ketua Dewan Pengurus APEKSI Eri Cahyadi yang sekaligus merupakan Wali Kota Surabaya mengatakan seluruh rekomendasi tersebut akan disampaikan langsung ke Presiden beserta sejumlah menteri terkait.
“Melalui rekomendasi ini kami juga menyampaikan berbagai kondisi riil dan tantangan yang dihadapi pemerintah kota agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif,” ujar Eri dalam penutupan Rakernas ke-18 APEKSI di Medan, Kamis (2/7/2026).
Sementara Wali Kota Medan Rico Waas berharap hasil pembahasan dan rekomendasi Rakernas ke-18 APEKSI dapat memberi manfaat nyata bagi pembangunan berkelanjutan kota-kota di Indonesia.
Dia menekankan penguatan kolaborasi antar kota menjadi fondasi penting untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaulat.
“Semoga setiap kota [yang ikut dalam Rakernas APEKSI] membawa pulang pengalaman, inovasi, dan inspirasi yang dapat diterapkan di daerah masing-masing," ujar Rico.
Berikut 10 rekomendasi Rakernas ke-18 APEKSI Tahun 2026: 1. Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah dan Reformasi Hubungan Keuangan Pusat dan DaerahAPEKSI berharap ada kejelasan terkait pemanfaatan dana transfer ke daerah (TKD), termasuk dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH), serta perluasan ruang fiskal agar pemerintah kota memiliki keleluasaan dalam menjalankan program pembangunan.
2. Penataan Kebijakan ASN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), dan Fleksibilitas Belanja DaerahAPEKSI menyoroti pembebanan seluruh pembayaran gaji P3K kepada APBD yang disebut membuat anggaran belanja daerah melampaui batas ideal 30%. Besarnya beban belanja pegawai ini membuat anggaran pembangunan berkurang sehingga APEKSI mengusulkan agar kompensasi gaji P3K dapat didukung melalui APBN.
3. Penguatan Tata Kelola Program Strategis NasionalAPEKSI mendukung penuh program strategis nasional di wilayah kota masing-masing. Setiap permasalahan terkait PSN di lapangan akan dilaporkan kepada pemerintah pusat dan berharap mendapat arahan untuk penyelesaiannya.
4. Percepatan Infrastruktur dan Konektivitas WilayahAPEKSI mendorong terwujudnya konektivitas wilayah untuk memperecepat pergerakan perekonomian dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di wilayah-wilayah yang membutuhkan konektivitas.
5. Transformasi Tata Kelola Pemerintah dan Digitalisasi Layanan PublikAPEKSI berkomitmen mendukung penuh transformasi tata kelola pemerintahan yang diantaranya melalui mendigitalisasi layanan publik, seperti integrasi data perlindungan sosial (perlinsos) untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran, serta sinkronisasi sistem perizinan nasional dengan tata ruang daerah agar investasi dapat berjalan tanpa menimbulkan konflik di lapangan.
6. Penguatan Ketahanan Lingkungan dan Kota BerkelanjutanMenurut data BPS, sebanyak 60% masyarakat saat ini bermukim di wilayah perkotaan dan akan terus bertambah. Masalah sampah kemudian menjadi salah satu tantangan besar bagi kota-kota di Indonesia. Rakernas ke-18 APEKSI mendukung pengembangan program pengolahan sampah menjadi energi (waste-to-energy) serta berbagai inovasi pengelolaan limbah yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat.
7. Penguatan Ekonomi Lokal dan Pembangunan InklusifAPEKSI mengusulkan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melibatkan UMKM lokal dan kantin sekolah dalam pelaksanaannya. Selain perekonomian bergerak hingga ke usaha kecil, lapangan pekerjaan khususnya bagi masyarakat lokal akan semakin terbuka lebar. Ini merespons adanya laporan di sejumlah daerah terkait pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPGG) yang bukan warga lokal.
8. Penguatan Tata Ruang Kerja Sama Daerah dan Pembangunan KewilayahanBerkaitan dengan sinkronisasi tata ruang dan pembangunan berbasis kawasan. APEKSI mengusulkan penyesuaian kebijakan tata ruang yang mempertimbangkan karakteristik wilayah perkotaan dan penguatan kerja sama antar daerah.
9. Advokasi Hukum dan LitigasiAPEKSI akan bergerak bersama untuk mengadvokasi kepada pemerintah pusat terkait permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah kota masing-masing termasuk rekomendasi hasil rakernas ke-18 di Medan.
10. Pelibatan Generasi MudaPelibatan generasi muda melalui program Youth City Rangers untuk ikut memberi gagasan yang diharapkan dapat menjadi masukan dalam penyusunan dokumen pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang di setiap daerah.
