Sembilan kepala daerah, termasuk yang terbaru Bupati Langkat Syah Afandin, terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK sepanjang tahun 2026. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya tak sepakat jika banyak kepala daerah kena OTT KPK gegara besaran gaji.
"Saya tidak sepakat kalau besaran gaji kepala daerah dikaitkan dengan perilaku korupsi," kata Bima Arya saat dihubungi, Sabtu (4/7/2026).
Ia mengatakan banyak kepala daerah yang sudah sukses tapi tetap terjerat korupsi. Sedangkan, lanjut dia, ada juga kepala daerah yang tak korupsi walau terbuka peluang untuk melakukan itu.
"Banyak kepala daerah berlatar pengusaha sukses melakukan korupsi juga, dan banyak kepala daerah yang daerahnya punya peluang melakukan korupsi tapi tetap lurus dan jujur," ucap dia.
(maa/idn)
