Kabar mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK massal kembali mengguncang industri teknologi tanah air pada awal Juli 2026. Jagat media sosial baru-baru ini diramaikan oleh unggahan yang menyebutkan adanya pengurangan tenaga kerja berskala masif di salah satu platform belanja online terbesar di Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, rumor yang beredar liar dalam beberapa hari terakhir tersebut mengklaim bahwa restrukturisasi akan berdampak hingga pada 90% pekerja perusahaan.
Merespons gelombang spekulasi yang memicu kekhawatiran publik dan warganet tersebut, pihak manajemen akhirnya memberikan pernyataan resmi pada Kamis, 2 Juli 2026. Langkah ini diambil melalui keterangan tertulis kepada media untuk meluruskan informasi yang beredar sekaligus memberikan kepastian mengenai arah kebijakan korporasi demi meredam simpang siur isu yang kian memanas.
Respons Resmi Manajemen Terkait Isu PHK 90% Karyawan TokopediaMelansir dari CNBC, Pihak manajemen secara tegas belum memberikan konfirmasi atau keterangan resmi yang menguatkan klaim bahwa 90% pekerja terdampak. Angka yang beredar di media sosial tersebut dinyatakan masih berstatus sebagai rumor yang belum terbukti keabsahannya secara menyeluruh oleh korporasi.
Kendati demikian, perusahaan membenarkan bahwa saat ini memang sedang berlangsung proses penyesuaian perusahaan yang secara spesifik menyasar tim riset dan pengembangan atau research and development (R&D). Langkah penataan ulang perusahaan ini sengaja ditujukan pada ranah yang dapat mendorong pertumbuhan jangka panjang. Pihak pengelola menegaskan perlunya penyelarasan agar bisnis dapat terus mendukung komunitas kreator serta penjual di platform mereka.
Manajemen mengakui bahwa keputusan melakukan pengurangan atau penataan ini bukanlah hal yang mudah, sehingga fokus utama saat ini adalah memberikan dukungan penuh kepada para rekan kerja yang terdampak selama masa transisi berlangsung. Namun, hingga kini pihak manajemen secara terbuka belum bersedia merinci jadwal pelaksanaan restrukturisasi maupun divisi lain yang kemungkinan ikut terdampak secara keseluruhan.
Di balik pernyataan formal manajemen, informasi dari sumber internal serta isu yang beredar di komunitas digital mengungkap kondisi yang jauh lebih rinci mengenai skala pengurangan pekerja yang terjadi di lapangan. Restrukturisasi ini dikabarkan berdampak sangat signifikan terhadap kelangsungan karier para talenta teknologi domestik. Unggahan dari akun media sosial industri teknologi seperti @ecommurz mengindikasikan bahwa pengurangan ini tidak hanya menyasar divisi teknologi utama, melainkan merembet ke beberapa departemen lain yang meliputi Research & Development (RnD), Tech, Trust and Safety (TnS), hingga Finance Division.
Informasi dari narasumber internal juga menyebutkan bahwa unit teknologi menjadi salah satu yang paling terpukul. Dalam gelombang PHK terakhir, lebih dari 450 karyawan di unit teknologi dirumahkan, sehingga menyisakan hanya sekitar 35 orang dari yang semula berjumlah sekitar 1.100 pekerja sebelum adanya akuisisi.
Gelombang pengurangan pekerja ini dikabarkan menyisakan hanya sekitar 10% dari total 2.500 karyawan yang bekerja saat awal masa transisi kepemilikan. Mayoritas pekerja yang tersisa kini tersebar terbatas di unit bisnis, teknologi, serta divisi trust and safety. Dampak paling krusial dari kebijakan restrukturisasi ini adalah terjadinya pergeseran kendali operasional digital secara masif, di mana seluruh pengelolaan teknologi di balik platform kini dilaporkan telah dialihkan dan dikelola langsung oleh tim dari ByteDance yang berbasis di China.
Kelanjutan Investasi dan Integrasi Bisnis di IndonesiaLangkah efisiensi internal sering kali menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen jangka panjang para investor global di pasar domestik. Perubahan struktur ini terjadi dalam koridor konsolidasi bisnis setelah adanya aksi korporasi besar yang melibatkan korporasi global beberapa tahun lalu. Terkait hal tersebut, perusahaan menegaskan bahwa proses restrukturisasi ini tidak akan menyurutkan langkah investasi mereka di Indonesia karena komitmen untuk mendanai pengembangan platform belanja tetap berjalan sesuai rencana awal.
Fokus utama pasca perubahan organisasi ini adalah menjadikan platform sebagai tempat yang lebih baik bagi pengguna melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal dalam membangun ekosistem perdagangan elektronik atau e-commerce yang berkelanjutan. Hubungan kerja sama ini bermula sejak akhir tahun 2023 hingga awal 2024, tepatnya ketika perusahaan induk ByteDance mengakuisisi 75,01% saham mayoritas dari GoTo akibat adanya regulasi pemerintah yang melarang operasional fitur belanja langsung di dalam platform media sosial demi mencegah monopoli pasar.
Kolaborasi kedua entitas ini sebenarnya dirancang untuk bersifat saling melengkapi secara strategis, di mana satu sisi mendorong perilaku belanja impulsif (impulsive buying) melalui konten menarik dari para influencer pada kategori fashion dan kecantikan, sementara mitra lokalnya kuat dalam menarik konsumen menengah ke atas dengan niat belanja yang terencana serta kategori produk yang sangat beragam.
Meskipun kepemilikan mayoritas telah beralih, GoTo masih memegang 24,99% saham non-dilutif dan berhak menerima kas berupa imbalan jasa e-commerce setiap kuartal yang nilainya mencatat kenaikan 32% dari Rp622 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp820 miliar pada tahun 2025. Langkah integrasi ini memicu persaingan ketat mengingat laporan Ecommerce in Southeast Asia 2026 dari Momentum Works menunjukkan nilai transaksi bruto atau gross merchandise value (GMV) Tokopedia pada 2025 berada di posisi terbawah regional dengan angka US$ 9 miliar, namun jika digabungkan dengan kekuatan platform belanja milik pemilik saham baru yang mencatat GMV US$ 45,6 miliar, kekuatan gabungan ini mampu menyamai 65,7% dari total pasar pemimpin pasar saat ini.
Pernyataan resmi dari juru bicara perusahaan ini diharapkan mampu memberikan kejelasan di tengah simpang siur informasi yang berkembang di ruang publik. Fokus korporasi kini tertuju pada penyelesaian masa transisi internal pekerja sembari tetap menjaga performa layanan operasional digital agar tidak mengganggu aktivitas transaksi harian masyarakat.
