Bandung: Anggota Komisi V DPR Fraksi PKB, Sudjatmiko, menyebut percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sinergi ini penting agar proyek strategis berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Sudjatmiko, Jawa Barat memerlukan pembangunan infrastruktur yang lebih terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas antarwilayah, dan memperkuat ketahanan terhadap bencana hidrometeorologi.
“Pembangunan infrastruktur di Jawa Barat tidak boleh berjalan parsial. Seluruh pemangku kepentingan harus bergerak bersama, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah daerah,” ujar Sudjatmiko saat kunjungan kerja Komisi V DPR di Gedung Pakuan, Kota Bandung, dikutip pada Sabtu, 4 Juli 2026.
Dia menjelaskan salah satu tantangan yang sering dihadapi dalam pembangunan infrastruktur adalah lambannya penyelesaian pembebasan lahan. Padahal, pemerintah pusat melalui kementerian teknis telah menyiapkan berbagai program beserta dukungan anggarannya.
Menurut dia, bila persoalan di tingkat daerah tidak segera diselesaikan, pembangunan berpotensi mengalami keterlambatan bahkan menghambat penyerapan anggaran negara.
Dia mencontohkan pembangunan flyover di Kota Bekasi yang secara teknis telah siap, namun masih perlu percepatan penyelesaian pembebasan lahan. Menurut dia, kondisi tersebut harus menjadi pembelajaran agar seluruh pemerintah daerah meningkatkan kesiapan sebelum proyek memasuki tahap pelaksanaan.
Baca Juga :
Qodari: Pembangunan 1.151 Km Jalan Daerah Buka Akses Ekonomi hingga PelosokKunjungan kerja Komisi V DPR di Gedung Pakuan, Kota Bandung. Dok. Istimewa
Komisi V DPR juga menyoroti penanganan banjir yang masih menjadi persoalan di berbagai daerah di Jawa Barat. Dia menilai penanganan banjir harus dilakukan secara komprehensif melalui pembangunan infrastruktur sumber daya air, penataan ruang, pengendalian alih fungsi lahan, normalisasi sungai, hingga penyediaan hunian layak bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan banjir.
“Penanganan banjir tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur fisik. Kita membutuhkan perencanaan tata ruang yang baik, menjaga kawasan resapan air, memperkuat penghijauan di sepanjang bantaran sungai, serta menyiapkan solusi permukiman yang aman bagi masyarakat,” kata Sudjatmiko.
Dia juga mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk mempersiapkan usulan program yang memenuhi kriteria kesiapan (readiness criteria). Sehingga, pemerintah daerah dapat memperoleh dukungan pendanaan melalui berbagai skema pemerintah pusat, termasuk Instruksi Presiden (Inpres).
Dengan kesiapan dokumen perencanaan yang baik, peluang daerah mendapatkan alokasi anggaran akan semakin besar.
Sudjatmiko menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebutuhan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
Dia memastikan Komisi V akan mendorong agar proyek strategis yang direncanakan dapat direalisasikan secara efektif, transparan, dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan yang berkualitas bukan hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat konektivitas wilayah, serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan di seluruh Jawa Barat,” ujar Sudjatmiko.
