Bisnis.com, JAKARTA -- Gejolak geopolitik, krisis pangan, disrupsi rantai pasok, dan perubahan iklim mengajarkan satu hal penting: ketahanan ekonomi nasional tidak dapat hanya bertumpu pada ekspor bahan mentah. Negara yang mampu bertahan memiliki struktur ekonomi domestik produktif, terdiversifikasi, dan mampu mengolah sumber daya lokal menjadi produk bernilai tambah tinggi.
Bagi Indonesia, hilirisasi sumber daya alam terbarukan, khususnya kelautan dan perikanan, menjadi agenda strategis yang tidak dapat ditunda. Hilirisasi bukan sekadar membangun pabrik, melainkan jalan transformasi struktural agar nilai tambah sumber daya tidak bocor ke luar negeri, tetapi tumbuh melalui industri, riset, lapangan kerja, dan penguatan ekonomi daerah.
Urgensi ini makin kuat jika dilihat dari data terbaru. Badan Pusat Statistik mencatat PDB lapangan usaha perikanan atas dasar harga berlaku pada 2025 mencapai sekitar Rp610,75 triliun.
Kementerian Kelautan dan Perikanan juga melaporkan nilai ekspor produk perikanan Indonesia sepanjang Januari—Desember 2025 mencapai US$6,27 miliar, meningkat 5,2% dibanding tahun sebelumnya. Neraca perdagangan produk perikanan mencatat surplus US$5,60 miliar. Angka ini menunjukkan bahwa perikanan merupakan penopang penting ekonomi nasional.
Namun, pencapaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan potensi besar Indonesia. Berdasarkan Kepmen KP Nomor 19 Tahun 2022, potensi lestari sumber daya ikan Indonesia mencapai 12,01 juta ton per tahun, dengan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan 8,6 juta ton per tahun.
Di sisi budi daya, rumput laut menjadi contoh peluang hilirisasi. KKP mencatat produksi rumput laut Indonesia pada 2024 mencapai 10,80 juta ton, naik 10,82%. Pemanfaatan lahan potensial budi daya rumput laut baru sekitar 11,65%, sehingga ruang pertumbuhan terbuka lebar.
Baca Juga
- Harga BBM dan Kerentanan Sektor Kelautan-Perikanan
- Mengawal Ekosistem Kelautan di Pulau Pramuka
- Anggaran Kementerian Kelautan Melonjak Jadi Rp13 Triliun untuk 2026
Di tingkat global, arah perikanan juga berubah. FAO melalui pembaruan data FishStat Maret 2026 telah memutakhirkan basis data perikanan tangkap dan akuakultur global hingga 2024. Laporan FAO The State of World Fisheries and Aquaculture 2024 mencatat produksi perikanan dan akuakultur dunia mencapai 223,2 juta ton pada 2022.
Untuk pertama kalinya, akuakultur melampaui perikanan tangkap sebagai sumber utama produksi hewan akuatik dunia. Tren ini menegaskan bahwa masa depan pangan, protein, dan industri hayati akan makin bertumpu pada sumber daya akuatik yang dikelola produktif dan berkelanjutan.
Data awal 2026 juga memberi pesan penting. KKP mencatat nilai ekspor produk perikanan hingga 13 Maret 2026 mencapai US$983,1 juta atau setara Rp16,7 triliun. Namun, volumenya menurun dibanding periode sama tahun sebelumnya akibat tekanan logistik, perubahan rute pengiriman, tambahan biaya, keterbatasan kontainer, dan dinamika geopolitik. Fakta ini menunjukkan bahwa kekuatan ekspor harus diimbangi penguatan industri hilir, pasar domestik, dan sistem logistik nasional.
Sayangnya, Indonesia masih menghadapi persoalan klasik: potensi besar, realisasi nilai tambah belum optimal. Banyak produk hasil laut masih dijual sebagai ikan segar, beku, atau bahan mentah.
Padahal, peluang nilai tambah berada pada produk turunan seperti surimi, minyak ikan, kolagen, chitosan, biopeptida, pangan fungsional, kosmetik, farmasi laut, hingga bioplastik berbasis rumput laut. Tanpa penguatan industri hilir, Indonesia tetap menjadi pemasok bahan baku, sementara nilai tambah terbesar dinikmati negara lain.
Tantangan hilirisasi kelautan dan perikanan mencakup empat hal. Pertama, infrastruktur pascapanen dan rantai dingin belum merata, terutama di wilayah pesisir dan sentra produksi. Kedua, teknologi pengolahan dan standardisasi mutu masih terbatas bagi UMKM dan koperasi nelayan.
Ketiga, koneksi antara riset, industri, pembiayaan, dan pasar belum kuat. Keempat, tata kelola kebijakan masih terfragmentasi antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Karena itu, hilirisasi kelautan dan perikanan perlu ditempatkan dalam kerangka ekonomi biru. Pembangunan industri hilir harus menjaga ekosistem, memperkuat tata kelola, dan memastikan masyarakat pesisir menjadi pelaku utama.
Ada tiga strategi yang perlu diperkuat. Pertama, integrasi kebijakan lintas sektor dan wilayah melalui peta jalan nasional hilirisasi bioekonomi biru yang menghubungkan produksi, industri, logistik, sertifikasi mutu, pembiayaan, riset, dan akses pasar. Kedua, inovasi harus menjadi pengungkit melalui percepatan riset terapan untuk menghasilkan produk berbasis hasil laut tropis bernilai tinggi. Ketiga, hilirisasi harus inklusif. Koperasi nelayan, pembudidaya, perempuan pengolah ikan, UMKM pesisir, dan generasi muda maritim harus memperoleh akses teknologi, pembiayaan, pelatihan, dan kemitraan industri.
Pada akhirnya, Indonesia tidak cukup hanya dikenal sebagai negara kaya laut. Indonesia harus mampu mengolah kekayaan laut menjadi nilai tambah, kesejahteraan, dan kedaulatan ekonomi. Hilirisasi kelautan dan perikanan bukan sekadar agenda industri, melainkan strategi membangun ekonomi nasional yang tangguh, berkelanjutan, dan berkeadilan.
Dengan komitmen kebijakan yang konsisten, hilirisasi kelautan dan perikanan dapat menjadi jembatan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan wilayah, dan kelestarian sumber daya. Inilah momentum menjadikan laut sebagai basis industrialisasi baru Indonesia yang bernilai tambah, inklusif, dan berdaulat di masa depan.
