DI SETIAP pemerintahan, selalu ada satu wajah yang paling mudah dikenali publik. Ia menjadi simbol negara, pusat perhatian media, sekaligus sasaran utama pujian maupun kritik.
Dalam sistem presidensial, wajah itu adalah Presiden. Namun, di balik wajah tersebut sesungguhnya berdiri organisasi politik yang jauh lebih besar, yaitu kabinet.
Ibarat tatanan Makrokosmis Presiden ada bintang, dan kabinet (wapres, menteri atau badan) harus mengitari dan menghiasi orbit itu, bukan membuat orbitnya sendiri.
Karena sejatinya kabinet tidak sekadar kumpulan menteri yang menjalankan administrasi pemerintahan, tapi harus punya kesadaran menjaga pemerintahan sebagai negara (kolektivitas administratif) dan sebagai bangsa (kolektivitas semangat dan sosiologis).
Dalam teori pemerintahan modern, kabinet adalah representasi kolektif negara. Setiap menteri memegang mandat Presiden, setiap kebijakan kementerian merupakan kebijakan pemerintah, dan setiap penjelasan yang disampaikan kepada publik seharusnya menjadi bagian dari satu orkestrasi komunikasi yang sama.
Persoalannya, bagaimana jika orkestrasi itu tidak berjalan saling menobang orbit, yaitu presiden, dan bagaimana jika Presiden justru menjadi satu-satunya figur yang memikul hampir seluruh beban persepsi publik, sementara para pembantunya hanya muncul sesekali, bahkan lebih sering berbicara mengenai agenda sektoral daripada menjelaskan arah besar pemerintahan?
Pertanyaan inilah yang menjadi titik berangkat penelitian Sintesa Strategi Indonesia (SSI) melalui monitoring Datalinker terhadap percakapan digital mengenai Presiden Prabowo Subianto selama periode 5 Juni hingga 2 Juli 2026. Hasilnya memperlihatkan paradoks yang menarik.
Baca juga: Ketika Negara Digoyang dari Pasar
Di satu sisi, citra Presiden Prabowo di ruang digital masih relatif baik. Dari 1.075.785 percakapan yang dianalisis dengan total 231.476.434 paparan konten, sentimen positif mencapai 41,9 persen, jauh di atas sentimen negatif yang berada pada angka 17,9 persen.
Selebihnya, sekitar 40,2 persen merupakan percakapan netral. Dengan kata lain, kritik terhadap Presiden memang ada, tetapi belum mendominasi ruang digital.
Namun, ketika data dibaca lebih dalam, muncul temuan lain yang jauh lebih penting daripada sekadar angka sentimen.
Lebih dari 231 juta paparan mengenai Prabowo ternyata hampir sepenuhnya bertumpu pada figur Presiden sendiri. Kurang dari 20 persen percakapan yang berkaitan langsung dengan nama-nama anggota kabinet.
Artinya, sebagian besar komunikasi mengenai pemerintahan masih berpusat pada Presiden, bukan pada para pembantunya.
Hal ini masalah dalam marwah sistem presidensial. Presiden memang merupakan pemimpin pemerintahan. Namun, Presiden tidak pernah dirancang untuk menjadi komunikator tunggal pemerintah.
Ia membutuhkan para menteri sebagai penyambung pesan, penjelas kebijakan, sekaligus peredam ketika muncul kontroversi di ruang publik.
Apalagi banyak menteri di kabinet Prabowo yang notabene penyokong di partai politik. Namun sayang dari banyaknya pimpinan partai di kabinet hanya satu nama yang memberi insentif sentimen positif, yaitu Bahlil Lahadalia Ketua Umum Golkar.
