VONIS 10 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan, serta uang pengganti Rp 809,59 miliar subsider lima tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa, 30 Juni 2026, mengakhiri teka-teki panjang perkara Nadiem Makarim.
Meski Nadiem langsung menyatakan banding, vonis ini tetap memantik pro-kontra yang tajam.
Benarkah Nadiem korupsi? Di mana letak korupsinya dan bagaimana hubungan kausalnya dengan kerugian negara?
Berdasarkan pertimbangan hakim, Nadiem terbukti melanggar dakwaan subsider Pasal 3 UU Tipikor, yakni menyalahgunakan wewenang jabatan menteri dalam pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) tahun anggaran 2019–2022, sementara dakwaan primer dinyatakan tidak terbukti (Hukumonline, 30/6/2026).
Menurut mayoritas hakim, mens rea Nadiem terwujud dalam rangkaian perbuatan yang terencana, terstruktur, dan sistematis berupa menerbitkan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 yang mengunci spesifikasi teknis pada sistem operasi ChromeOS milik Google, mengabaikan hasil uji coba 2019 yang menunjukkan Chromebook tidak cocok untuk daerah 3T, serta mengandalkan “organisasi bayangan” staf khusus (termasuk grup WhatsApp “Mas Menteri Core Team”) ketimbang pejabat struktural resmi.
Baca juga: Pelajaran dari Vonis Nadiem: Memagar Jarak Bisnis dan Kekuasaan
Hakim menemukan rantai kausal. Tak lama setelah kebijakan itu terbit, investasi Google mengalir ke PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB), perusahaan yang didirikan Nadiem, dan dana Rp 809,5 miliar dapat dilacak masuk ke ekosistem korporasinya, sementara kerugian negara ditaksir Rp 1,56 triliun (Detik, 30/6/2026).
Anatomi Vonis dan Dua Kutub PandanganMengapa vonis ini memecah pandangan publik menjadi dua kutub? Pihak yang pro-menilai putusan ini adalah penegakan hukum murni, bukan kriminalisasi kebijakan.
Jaksa Corneles Geeb Paulus menegaskan bahwa hakim telah membuktikan tidak ada kriminalisasi; yang dipidana adalah penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara (Liputan6, 30/6/2026).
Guru besar hukum pidana Romli Atmasasmita mengapresiasi kejaksaan dan majelis hakim yang bekerja transparan dan akuntabel dalam perkara yang menyita perhatian publik ini (Sindonews, 2/7/2026).
Argumen kubu pro-bertumpu pada tiga hal, yaitu: adanya pengondisian spesifikasi yang mematikan kompetisi; adanya keuntungan korporasi yang terhubung dengan jabatan; dan adanya kerugian negara triliunan rupiah.
Pengamat pendidikan Ki Darmaningtyas menambahkan, pembelaan publik yang masif tidak boleh membuat penegak hukum kehilangan arah, apalagi salah satu staf khusus terdakwa justru melarikan diri dari panggilan penyidik (Sindonews, 2/7/2026).
Bagi mereka, jabatan publik adalah amanah yang tidak kebal pemeriksaan pidana ketika prosesnya cacat integritas.
Kubu kontra melihat sebaliknya. Advokat senior Todung Mulya Lubis menilai legal reasoning hakim mengandung banyak kelemahan dan kontradiksi, serta memperluas tafsir penyalahgunaan kewenangan melampaui batas yang dikenal hukum administrasi dan pidana, sehingga berpotensi menjadi preseden kriminalisasi kebijakan publik (Hukumonline, 30/6/2026).
Dissenting opinion Hakim Andi Saputra memperkuat keraguan itu bahwa tidak ditemukan bukti suap atau gratifikasi langsung ke kantong pribadi Nadiem; investasi Google ke PT AKAB adalah relasi bisnis antarkorporasi (business to business); dan penentuan teknis pengadaan berada di tangan panitia, bukan menteri.
Pakar hukum pidana UMY Trisno Raharjo bahkan menyoroti inkonsistensi hakim yang menjadikan latar belakang ekonomi Nadiem yang mapan sebagai faktor pemberat, standar yang dinilainya subjektif dan tidak baku (Suara.com, 1/7/2026).
Baca juga: OTT Kepala Daerah Tak Pernah Berhenti
