Tangerang, tvOnenews.com - Anggota Komisi V DPR RI, Ahmad Fauzi memberikan usulan mengenai permasalahan perlintasan sebidang di Provinsi Banten.
Usulan tersebut menyusul rencana pemerintah daerah merealisasikan pembangunan empat paket penanganan perlintasan sebidang di Banten pada 2027.
Ahmad Fauzi menilai penentuan lokasi harus mempertimbangkan tingkat kemacetan dan keselamatan pengguna jalan.
Menurutnya pembangunan flyover atau underpass harus diprioritaskan pada kawasan yang selama ini menjadi titik kemacetan sekaligus rawan kecelakaan akibat masih banyaknya pengendara yang nekat menerobos palang pintu kereta api.
"Saya mengusulkan agar empat paket pembangunan flyover atau underpass tersebut diprioritaskan pada lokasi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Selain mengurai kemacetan, pembangunan ini juga penting untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan," kata Ahmad Fauzi, Minggu (5/7/2026).
Ahmad menjelaskan empat lokasi yang diusulkan meliputi kawasan Pasar Rangkasbitung di Kabupaten Lebak, Pasar Serpong di Kecamatan Serpong,, Pasar Jombang di Kecamatan Ciputat, serta perlintasan Pondok Ranji di Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan (Tangsel).
Keempat titik tersebut dinilai memiliki aktivitas lalu lintas yang sangat tinggi karena berada di kawasan permukiman, pusat perdagangan, maupun jalur penghubung antardaerah.
Saat kereta api melintas, antrean kendaraan kerap mengular dan mengganggu mobilitas masyarakat.
Selain memicu kemacetan, kondisi tersebut juga meningkatkan risiko kecelakaan akibat masih ditemukannya pengguna jalan yang melanggar aturan dengan menerobos palang pintu ketika sinyal kereta telah berbunyi.
Ahmad Fauzi berharap pembangunan empat flyover atau underpass tersebut dapat mulai direalisasikan pada 2027.
Untuk mendukung percepatan pelaksanaan proyek, ia menyatakan siap berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kepala daerah di wilayah yang menjadi lokasi pembangunan, terutama dalam penyelesaian proses pembebasan lahan.
"Pembebasan lahan menjadi salah satu tahapan penting. Saya akan berkomunikasi dengan kepala daerah agar prosesnya dapat segera diselesaikan, sehingga pembangunan pada 2027 bisa berjalan sesuai rencana," pungkasnya.(raa)
