JAKARTA - Maraknya kampanye Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) perlu menjadi perhatian serius karena dapat berdampak pada ketahanan nasional, demikian disampaikan Anggota Komisi I DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Syahrul Aidi Maazat. Menurutnya, ancaman terhadap negara pada era modern tidak hanya berasal dari aspek militer, tetapi juga dapat muncul melalui penyebaran nilai, budaya, dan ideologi.
"Di era modern, ancaman terhadap negara tidak selalu berbentuk invasi bersenjata. Ancaman juga dapat hadir dalam bentuk penyebaran ideologi, budaya, dan nilai yang bertentangan dengan jati diri bangsa. Karena itu, kita harus melihat persoalan ini secara utuh dari perspektif ketahanan nasional," ujar Syahrul dalam keterangannya, Minggu (5/7/2026).
Ia menekankan bahwa penguatan pertahanan negara bukan hanya menjadi tanggung jawab TNI dan pemerintah, tetapi juga memerlukan peran keluarga, institusi pendidikan, tokoh agama, serta masyarakat dalam membangun karakter generasi muda.
Baca Juga:Pigai Usul Jabatan Utama Polri Bisa Diisi Sipil, Sahroni: Urusin HAM SajaSyahrul juga mengaitkan hal tersebut dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Doktrin Pertahanan Negara yang mengklasifikasikan ancaman negara menjadi ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida.
"Pertahanan negara adalah tanggung jawab bersama. Tidak cukup hanya memperkuat alutsista dan TNI, tetapi juga memperkuat keluarga, pendidikan, akhlak generasi muda, serta semangat persatuan agar bangsa ini memiliki daya tahan terhadap berbagai bentuk ancaman nonmiliter," lanjut dia.
Pandangan serupa disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko yang meminta Kementerian Komunikasi dan Digital serta aparat penegak hukum lebih aktif dalam menangani akun dan konten terkait kampanye LGBT di media sosial. Ia menyampaikan kekhawatiran terhadap meningkatnya keterbukaan kampanye LGBT di ruang digital yang mudah diakses anak-anak dan remaja.
"Media sosial saat ini menjadi ruang yang sangat mudah diakses oleh anak-anak dan remaja. Jika konten kampanye LGBT dibiarkan bebas, hal ini berpotensi menormalisasi perilaku tersebut," ujar Singgih.
#nasional
