JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadaan gembok untuk lembaga pemasyarakatan (lapas) senilai sekitar Rp 92,5 miliar dalam dua tahun terakhir menjadi sorotan Panitia Kerja (Panja) Lapas Komisi XIII DPR.
Anggota Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh meminta pengadaan tersebut diaudit karena harga satuan gembok dinilai tidak wajar karena mendekati Rp 1 juta per unit.
"Sehubungan dengan pemberitaan mengenai pengadaan gembok di lingkungan Ditjen Pemasyarakatan, kami Komisi XIII DPR RI menegaskan komitmen terhadap pengawasan yang transparan dan akuntabel," kata Pangeran, dalam keterangan resminya, Jumat (3/7/2026).
Hampir Rp 1 juta per gembokPangeran mengungkapkan, berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) menganggarkan sekitar Rp 35,8 miliar pada 2024 untuk membeli 46.000 unit gembok.
Baca juga: Pengadaan Gembok Ditjenpas Hampir Rp 1 Juta Per Unit, Panja Lapas DPR Minta Audit
Pengadaan dilakukan dalam dua tahap, yakni Rp 15,6 miliar pada Januari 2024 dan Rp 20,28 miliar pada September 2024.
Pada 2025, Ditjenpas kembali mengalokasikan sekitar Rp 56,7 miliar untuk pengadaan 60.000 unit gembok yang direalisasikan pada Maret 2025.
Dengan demikian, total anggaran pengadaan gembok selama dua tahun mencapai sekitar Rp 92,5 miliar.
“Jika dikalkulasikan, harga satuan gembok meningkat dari rata-rata Rp 778.000 pada tahun 2024 menjadi Rp 945.000 per unit pada tahun 2025, sebuah angka yang memicu tanda tanya besar di masyarakat,” ujar Pangeran.
Menurut dia, publik wajar mempertanyakan besarnya anggaran tersebut karena harga gembok jauh di atas harga yang umum beredar di pasaran.
Karena itu, Pangeran meminta dilakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan seluruh proses pengadaan berlangsung akuntabel.
"Jika terbukti ada dugaan harga tidak wajar atau markup, Komisi XIII DPR akan mendorong pemeriksaan prosedural untuk memastikan fakta berdasarkan data," ujar dia.
Ia juga meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membuka dokumen pengadaan dan kontrak agar proses audit dapat dilakukan secara cepat dan transparan.
Baca juga: 9 Kepala Daerah Kena OTT KPK, IM 57+: Motif Jabatan Jadi “Aji Mumpung”
Sebagai langkah awal, Pangeran mengusulkan agar pengadaan gembok serupa ditunda sampai audit awal selesai dan hasilnya diumumkan kepada publik.
Menurut dia, jika audit menemukan pelanggaran tata kelola atau indikasi tindak pidana korupsi, Komisi XIII DPR akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Di sisi lain, ia mengingatkan agar anggaran pemasyarakatan lebih diprioritaskan untuk menyelesaikan persoalan mendasar, terutama mengatasi kelebihan kapasitas lapas.
"Anggaran harus diprioritaskan pada langkah struktural alternatif pemidanaan, pembebasan bersyarat dan reintegrasi sosial, pengawasan elektronik, serta percepatan proses peradilan yang efektif mengurangi overkapasitas dan kebutuhan belanja tidak efisien di masa depan," kata dia.
