Kemajuan teknologi sebuah negara sering kali dipandang secara reduksionis sebagai hasil akumulasi riset laboratorium atau efisiensi sektor industri semata. Namun, dalam The Politics of Innovation: Why Some Countries Are Better Than Others at Science and Technology, Mark Zachary menegaskan bahwa lompatan teknologi yang signifikan dan berkelanjutan selalu berakar pada kemauan politik (political will) yang terstruktur melalui agenda partai politik.
Partai politik berfungsi sebagai arsitek kebijakan yang menentukan alokasi sumber daya strategis nasional. Dalam lanskap global yang kompetitif, teknologi telah bergeser dari alat pendukung menjadi inti dari kedaulatan negara.
Berkaca pada praktik di negara maju seperti Jerman dan dinamika politik terbaru di Indonesia, terdapat urgensi untuk merekonstruksi peran partai politik dalam memajukan agenda teknologi. Khususnya, dalam kemandirian teknologi antariksa melalui program satelit Nusantara Earth Observation (NEO) milik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Di banyak negara berkembang, diskursus politik cenderung terkonsentrasi pada isu-isu sosial-populer dengan dampak elektoral instan. Sebaliknya, di negara dengan kemajuan teknologi mapan seperti Jerman, teknologi telah menjadi pilar utama dalam manifesto politik lintas spektrum partai.
Istilah “Industrie 4.0” di Jerman misalnya, bukan lahir murni dari sektor industri. Istilah ini merupakan agenda politik riset Jerman yang bertujuan menciptakan narasi yang kuat guna memposisikan manufaktur Jerman sebagai pemimpin dunia dalam era digital.
Data menunjukkan bahwa sejak pemilihan federal tahun 2013, bobot kebijakan digital dalam manifesto partai-partai di Jerman meningkat secara signifikan. Rata-rata penekanan pada isu digital melonjak hampir tiga kali lipat hingga mencapai hampir 10% pada pemilu 2021.
Partai-partai seperti CDU/CSU, SPD, dan FDP kini berbagi pemahaman kolektif bahwa digitalisasi adalah prasyarat bagi daya saing bisnis dan kedaulatan ekonomi. Pergeseran ini menunjukkan bahwa isu teknis seperti e-government, keamanan siber, dan ekonomi digital telah dianggap setara dengan isu kesehatan atau pendidikan dalam hal kepentingan politik nasional.
Dalam bidang teknologi antariksa, dukungan politik lintas partai di Jerman menjamin keberlangsungan program jangka panjang. Jerman secara konsisten menjadi kontributor finansial terbesar bagi program satelit operasional Eropa seperti Copernicus dan Galileo.
Dukungan ini didasarkan pada strategi untuk memastikan independensi infrastruktur luar angkasa yang independen dari ketergantungan pada pihak asing.
Partai-partai seperti Bündnis 90/Die Grünen (Partai Hijau) di Jerman telah berevolusi dari fokus lingkungan menjadi kekuatan politik yang mendukung investasi masif dalam inovasi semikonduktor dan riset kecerdasan buatan (AI) demi kemandirian geopolitik.
Selain itu, pada 2001, pemerintah koalisi Jerman mulai mengakui bahwa aspek keamanan memainkan peran penting dalam aktivitas luar angkasa. Alhasil, diperlukan pengembangan kapabilitas pengintaian strategis bagi angkatan bersenjata sekaligus sumber inovasi bagi sektor komersial dan pertahanan secara simultan.
Fenomena politik terbaru di Indonesia menunjukkan bahwa agenda partai yang spesifik dapat menjadi pendorong utama kebijakan negara. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung Partai Gerindra sejak masa kampanye adalah contoh bagaimana sebuah agenda kampanye bertransformasi menjadi tanggung jawab negara dalam struktur APBN.
Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada gizi, tetapi dirancang memiliki efek pengganda ekonomi (multiplier effect) terhadap sektor pertanian dan perikanan melalui inovasi teknologi. Konsep ini berpotensi diadopsi oleh partai politik lain untuk mendukung program teknologi strategis.
Salah satu kandidat utama adalah kemandirian data geospasial melalui dukungan terhadap program satelit Nusantara Earth Observation (NEO) milik BRIN, misalnya. Sebagaimana MBG diperjuangkan sebagai investasi sumber daya manusia, program satelit NEO dapat diposisikan sebagai investasi kedaulatan data dan manajemen wilayah nasional yang mutlak diperlukan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan.
Satelit NEO-1 merupakan generasi keempat dalam rangkaian satelit nasional Indonesia yang dikembangkan untuk mewujudkan kemandirian teknologi antariksa serta kedaulatan data geospasial. Langkah strategis ini merupakan pengejawantahan dari amanat UU Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan.
Sayangnya, proyek krusial ini masih terhambat oleh keterbatasan dukungan anggaran. Padahal, ketersediaan data geospasial yang akurat adalah prasyarat bagi perencanaan pembangunan, penanganan sengketa batas wilayah, pengelolaan sumber daya alam, hingga penanggulangan bencana, dan keamanan pertahanan negara.
Namun, pembangunan sistem informasi geospasial sering kali dianggap kurang populer secara politik karena membutuhkan biaya besar dan hasilnya tidak terlihat secara instan oleh konstituen. Di sinilah peran partai politik menjadi sangat krusial untuk menjembatani komunikasi publik dan menyuarakan urgensi investasi jangka panjang ini demi melindungi kedaulatan digital nasional.
Pengembangan teknologi tinggi memerlukan ekosistem yang stabil. Di Jerman, hal ini didukung melalui mekanisme seperti Excellence Initiative yang memberikan prioritas politik pada pendanaan riset universitas maupun lembaga riset. Terutama yang memiliki peran strategis dalam mencetak tenaga ahli yang terserap ke ekosistem riset maupun industri antariksa.
Untuk mencapai kemandirian penuh, Indonesia memerlukan sinergi antara universitas, industri teknologi, dan badan riset (BRIN) yang dipayungi oleh komitmen politik lintas partai di parlemen. Kemitraan strategis ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada solusi teknologi asing dan mempercepat hilirisasi infrastruktur teknologi antariksa.
KesimpulanTeknologi tidak bersifat netral dari pengaruh politik. Keputusan untuk berinvestasi pada infrastruktur teknologi (seperti satelit NEO-1) adalah keputusan politik yang menentukan posisi geopolitik negara di masa depan.
Belajar dari praktik di Jerman, partai politik di Indonesia perlu mulai memasukkan target teknologi spesifik dalam manifesto mereka, melampaui isu-isu sosial jangka pendek.
Dengan menjadikan kedaulatan digital dan kemandirian teknologi (antariksa) sebagai agenda nasional yang didukung oleh partai politik yang kuat, Indonesia dapat bertransformasi dari sekadar konsumen teknologi menjadi pemain kunci yang berdaulat atas wilayah tanah, air, dan ruang angkasanya sendiri.
