JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat militer Jaleswari Pramodhawardhani atau akrab disapa Dani menilai disiplin tidak hanya dimiliki Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Pandangan itu menanggapi pembekalan bela negara dan manajerial bagi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di sejumlah satuan pendidikan TNI di berbagai daerah.
“Saya rasa kawan-kawan yang bertugas sebagai karyawan koperasi tidak membutuhkan disiplin ala militer, atau harus tinggal di barak, atau apa namanya, menguasai soal latihan dasar militer, baris-berbaris,” kata Dani, dalam tayangan Gaspol Kompas.com, dikutip Senin (6/7/2026).
“Karena disiplin itu kan enggak mutlak milik TNI aja. Disiplin ala guru, disiplin ala masyarakat sipil itu kan juga ada, gitu. Kenapa semua harus didisiplinkan tubuhnya?” tambah dia.
Baca juga: Gaspol! Hari Ini: Jaleswari Mengamati Makin Masuknya Militer ke Ranah Sipil
Selain itu, Dani mempertanyakan relevansi latihan fisik dalam pembekalan tersebut.
Menurut dia, calon manajer koperasi justru lebih membutuhkan kemampuan manajerial dan literasi keuangan.
“Kenapa juga harus lari-lari? Padahal yang dibutuhkan untuk menjadi karyawan koperasi desa atau manajer koperasi desa itu kan lebih kepada hal-hal yang sifatnya manajerial,” ujar dia.
Ia mengatakan, pembekalan seharusnya berfokus pada keterampilan mengelola keuangan, mengatur operasional toko agar efektif, serta kemampuan teknis lain yang dibutuhkan dalam mengelola koperasi.
Selain itu, Dani menilai, terdapat perbedaan mendasar antara kultur militer dan kultur koperasi.
Menurut dia, koperasi dibangun di atas semangat gotong royong, sedangkan TNI berlandaskan hierarki komando dan kepatuhan.
“Jadi, ada paradoks-paradoks di sini yang yang harusnya dijawab gitu,” tegas dia.
Baca juga: GASPOL Hari Ini: Ritual Kejawen Soeharto, Meditasi di Gunung-Sungai Tiap Malam Jumat
Dani menilai, pemerintah belum memberikan penjelasan yang memadai mengenai pelibatan TNI dalam berbagai urusan sipil.
Menurut dia, setiap kritik kerap dijawab dengan narasi besar seperti pembangunan atau kepentingan nasional.
“Ketika kata-kata ‘pembangunan’ itu menjadi argumentasi, siapapun pasti susah untuk menolak. Nanti kalau menolak dibilang, 'Waduh, itu menolak pembangunan. Enggak pro pembangunan.' Jadi, hal-hal seperti itu yang yang membuat ruang sipil kita untuk berdialog terkait dengan kepentingannya tuh terbatas gitu,” pungkas dia.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
