Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai krisis sosial politik yang muncul setelah terbentuknya pemerintahan baru menjadi tantangan utama situasi hak asasi manusia (HAM) di Indonesia sepanjang 2025.
Dalam Laporan Tahunan Komnas HAM 2025, Anis Hidayah Ketua Komnas HAM menyebut dinamika politik pascapergantian pemerintahan memicu meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap keadilan, akuntabilitas negara, dan kualitas demokrasi.
“Salah satu dinamika paling menentukan situasi hak asasi manusia tahun 2025 adalah menguatnya tuntutan masyarakat terkait keadilan, akuntabilitas negara, dan kualitas demokrasi. Hal ini tercermin dalam gelombang demonstrasi dan kerusuhan Agustus-September 2025, yang berkembang menjadi salah satu krisis sosial politik terbesar pasca reformasi,” ujar Anis saat memaparkan laporan tahunan lembaganya di Jakarta, Senin (6/7/2026).
Menurut Anis, tantangan HAM pada 2025 tidak lagi semata-mata disebabkan oleh ketiadaan kebijakan, melainkan oleh kesenjangan antara percepatan pembangunan dengan penerapan prinsip-prinsip HAM dalam praktik penyelenggaraan negara.
“Meningkatnya keresahan sosial terkait biaya hidup, ketimpangan akses, perlindungan tenaga kerja serta konflik pembangunan menunjukkan bahwa persoalan hak asasi manusia pada tahun 2025 semakin bersifat struktural dan berkaitan langsung dengan kualitas dan tata kelola pemerintaha,” katanya.
Selain krisis sosial politik, Komnas HAM menyoroti memburuknya situasi kebebasan berekspresi. Lembaga itu mencatat meningkatnya sensitivitas publik terhadap isu keadilan sosial, ketimpangan kebijakan, akuntabilitas negara, serta penggunaan kewenangan oleh aparat.
“Ruang digital berkembang menjadi medium utama ekspresi kritik sosial dan pengawasan publik. Namun sekaligus memperlihatkan meningkatnya polarisasi informasi, disinformasi serta kerentanan terhadap pembatasan kebebasan berekspresi.
Komnas HAM juga menempatkan konflik agraria yang berkaitan dengan proyek strategis nasional (PSN) sebagai salah satu persoalan HAM paling menonjol sepanjang tahun lalu.
Menurut lembaga tersebut, berbagai konflik pembangunan di sektor pangan, energi, perkebunan, kawasan industri, dan infrastruktur masih memperlihatkan pola yang berulang. Mulai dari lemahnya konsultasi publik, keterbatasan akses informasi, ketimpangan posisi tawar masyarakat, dugaan kriminalisasi warga dan aktivis, hingga penggunaan pendekatan keamanan dalam penyelesaian konflik.
“Kasus-kasus pada kawasan PSN termasuk proyek ketahanan pangan dan energi di Merauke memperlihatkan meningkatnya perhatian terhadap potensi pelanggaran hak masyarakat adat atas hak ruang hidup yang aman,” ujarnya.
Melalui laporan tahunannya, Komnas HAM mendorong pemerintah menjadikan temuan tersebut sebagai dasar memperbaiki tata kelola pemerintahan serta memastikan perlindungan HAM berjalan seiring dengan agenda pembangunan nasional.(lea/iss/ham)
