Brussel (ANTARA) - Tuntutan Washington agar negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di Eropa meningkatkan belanja pertahanan dinilai bukan karena Amerika Serikat (AS) berniat meninggalkan komitmen aliansinya, melainkan lebih kepada mengalihkan porsi beban finansial dan militer yang lebih besar kepada negara-negara Eropa.
"Tuntutan AS agar anggota NATO di Eropa meningkatkan belanja pertahanan bukanlah hal baru. Baik Barack Obama maupun Joe Biden sebelumnya juga pernah menyampaikan seruan serupa kepada sekutu-sekutu Eropa," kata seorang sumber dari kalangan diplomatik dan pakar Eropa kepada RIA Novosti.
"Saat ini, yang terjadi bukanlah rencana penarikan penuh AS dari Eropa, melainkan keinginan untuk mengalihkan sebagian tugas dan tanggung jawab kepada negara-negara Eropa," kata sumber itu menambahkan.
Menurut dia, AS tidak berniat sepenuhnya meninggalkan Eropa, tetapi secara bertahap mengurangi kehadiran militernya karena menghadapi tantangan ekonomi domestik serta kebutuhan untuk memusatkan perhatian pada upaya membendung pengaruh China di kawasan Asia-Pasifik.
"AS tidak ingin sepenuhnya meninggalkan Eropa, tetapi berupaya mengurangi kehadirannya. Alasan utamanya adalah kesulitan ekonomi yang telah dihadapi Amerika Serikat selama bertahun-tahun sehingga sumber dayanya tidak lagi sebesar sebelumnya," kata sumber tersebut.
"Selain itu, Washington juga harus mengalihkan sebagian kekuatan ke kawasan Asia-Pasifik sebagai bagian dari kebijakan 'pivot to Asia' (pergeseran fokus ke Asia) yang dimulai pada era Barack Obama untuk menghadapi kebangkitan China," ujarnya.
Di sisi lain, lanjut sumber tersebut, kebijakan peningkatan belanja militer NATO semakin kurang mendapat dukungan masyarakat di berbagai negara Eropa yang tengah menghadapi tekanan ekonomi.
"Pemerintah negara Eropa membenarkan peningkatan anggaran militer dengan mengacu pada konflik di Ukraina dan apa yang mereka anggap sebagai meningkatnya 'ancaman Rusia', bahkan sampai menyebut Rusia ingin terlibat konflik dengan NATO. Namun, kebijakan semacam itu tidak terlalu populer di negara-negara Eropa yang sedang menghadapi persoalan ekonomi serius, tingginya utang publik, kebijakan penghematan, serta melemahnya kelas menengah," katanya.
Ia menambahkan, berbagai persoalan sosial dan ekonomi di dalam negeri semakin menyulitkan pemerintah negara-negara Eropa untuk merealisasikan rencana ambisius menaikkan anggaran pertahanan.
Salah satu agenda utama dalam KTT NATO di Ankara, Turkiye, pada 7–8 Juli 2026, diperkirakan akan membahas pembagian tanggung jawab di dalam aliansi tersebut.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mendesak negara-negara sekutu di Eropa agar menanggung porsi yang jauh lebih besar atas biaya pertahanan mereka sendiri.
Dalam beberapa tahun terakhir, isu pembagian beban di dalam NATO tetap menjadi salah satu persoalan paling penting dalam hubungan antara Amerika Serikat dan para sekutunya di Eropa.
Sumber: Sputnik/RIA Novosti-OANA
Baca juga: Slovakia: KTT NATO tak wajibkan anggota beri bantuan dana ke Ukraina
Baca juga: Menhan Jerman: Keanggotaan NATO bukan berarti patuh "mutlak" kepada AS
"Tuntutan AS agar anggota NATO di Eropa meningkatkan belanja pertahanan bukanlah hal baru. Baik Barack Obama maupun Joe Biden sebelumnya juga pernah menyampaikan seruan serupa kepada sekutu-sekutu Eropa," kata seorang sumber dari kalangan diplomatik dan pakar Eropa kepada RIA Novosti.
"Saat ini, yang terjadi bukanlah rencana penarikan penuh AS dari Eropa, melainkan keinginan untuk mengalihkan sebagian tugas dan tanggung jawab kepada negara-negara Eropa," kata sumber itu menambahkan.
Menurut dia, AS tidak berniat sepenuhnya meninggalkan Eropa, tetapi secara bertahap mengurangi kehadiran militernya karena menghadapi tantangan ekonomi domestik serta kebutuhan untuk memusatkan perhatian pada upaya membendung pengaruh China di kawasan Asia-Pasifik.
"AS tidak ingin sepenuhnya meninggalkan Eropa, tetapi berupaya mengurangi kehadirannya. Alasan utamanya adalah kesulitan ekonomi yang telah dihadapi Amerika Serikat selama bertahun-tahun sehingga sumber dayanya tidak lagi sebesar sebelumnya," kata sumber tersebut.
"Selain itu, Washington juga harus mengalihkan sebagian kekuatan ke kawasan Asia-Pasifik sebagai bagian dari kebijakan 'pivot to Asia' (pergeseran fokus ke Asia) yang dimulai pada era Barack Obama untuk menghadapi kebangkitan China," ujarnya.
Di sisi lain, lanjut sumber tersebut, kebijakan peningkatan belanja militer NATO semakin kurang mendapat dukungan masyarakat di berbagai negara Eropa yang tengah menghadapi tekanan ekonomi.
"Pemerintah negara Eropa membenarkan peningkatan anggaran militer dengan mengacu pada konflik di Ukraina dan apa yang mereka anggap sebagai meningkatnya 'ancaman Rusia', bahkan sampai menyebut Rusia ingin terlibat konflik dengan NATO. Namun, kebijakan semacam itu tidak terlalu populer di negara-negara Eropa yang sedang menghadapi persoalan ekonomi serius, tingginya utang publik, kebijakan penghematan, serta melemahnya kelas menengah," katanya.
Ia menambahkan, berbagai persoalan sosial dan ekonomi di dalam negeri semakin menyulitkan pemerintah negara-negara Eropa untuk merealisasikan rencana ambisius menaikkan anggaran pertahanan.
Salah satu agenda utama dalam KTT NATO di Ankara, Turkiye, pada 7–8 Juli 2026, diperkirakan akan membahas pembagian tanggung jawab di dalam aliansi tersebut.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mendesak negara-negara sekutu di Eropa agar menanggung porsi yang jauh lebih besar atas biaya pertahanan mereka sendiri.
Dalam beberapa tahun terakhir, isu pembagian beban di dalam NATO tetap menjadi salah satu persoalan paling penting dalam hubungan antara Amerika Serikat dan para sekutunya di Eropa.
Sumber: Sputnik/RIA Novosti-OANA
Baca juga: Slovakia: KTT NATO tak wajibkan anggota beri bantuan dana ke Ukraina
Baca juga: Menhan Jerman: Keanggotaan NATO bukan berarti patuh "mutlak" kepada AS
