Koalisi Serikat Pekerja bersama Partai Buruh (KSP-PB) menyatakan penolakan terhadap rencana pengenaan pajak atas Jaminan Hari Tua (JHT) dan pesangon buruh.
IDXChannel - Koalisi Serikat Pekerja bersama Partai Buruh (KSP-PB) menyatakan penolakan terhadap rencana pengenaan pajak atas Jaminan Hari Tua (JHT) dan pesangon buruh. Sebab, hal itu memberatkan para pekerja.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal menyatakan, pesangon merupakan pendapatan terakhir buruh ketika kehilangan pekerjaan. Sehingga, hal itu dinilai tidak pantas dikenakan pajak.
"Sikap dari KSP-PB menolak pajak JHT. Itu tabungan sosial. Masa' negara tega orang nabung, keringatnya buruh, darahnya buruh, nabung kemudian dipotong pajak," katanya saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin (6/7/2026).
Rencana tarif pajak tersebut akan dibebankan kepada pekerja sebesar 5 persen yang memiliki saldo JHT di atas Rp50 juta. Namun, menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, rencana ini tidak terlalu berdampak luas kepada peserta JHT.
"Yang Rp50 juta ke atas 5 persen, di bawah Rp50 juta 0 persen. Kata menteri Purbaya Rp50 juta ke atas cuma di bawah 1 persen orang. Ya sudah kalau gitu kalau cuma sedikit orang, hapusin aja semua," katanya.
Menurutnya rencana kebijakan tersebut belum tepat diterpakan, mengingat keadaan ekonomi saat ini belum stabil.
"Kan kita dalam keadaan yang tidak terlalu baik-baik saja situasi ekonomi. Nanti kalau ekonomi sudah membaik, silakan baru diskusi lagi," ujar dia.
Dalam kesempatan itu, Said Iqbal mengaku telah beberapa kali meminta bertemu dengan Purbaya selaku Penasihat Khusus Presiden untuk membahas persoalan tersebut. Namun, dia menyebut belum mendapat respons dari Purbaya.
"Saya maaf ya melalui kawan-kawan media nih, sudah dua kali tiga kali saya minta ketemu Menteri Purbaya sebagai Penasihat Khusus Presiden tapi enggak direspons," kata Said Iqbal.
"Jadi kan Pak Purbaya menyatakan 'Oh Iqbal enggak pernah kirim surat'. Iya, saya dengan Pak Purbaya kan sejajar, karena saya minta ketemunya sebagai Penasihat Khusus Presiden bukan sebagai KSPI. Saya setingkat menteri, beliau menteri," kata dia.
Dalam upayanya berdialog langsung dengan Purbaya, Said Iqbal mengaku telah mengajukan surat resmi agar pertemuan tersebut bisa terjadi. Namun, Purbaya tak kunjung bisa ditemui dengan alasan adanya agenda di luar kota.
"Alasannya suruh bikin surat. Okelah kita merendah sedikit enggak apa-apa lah demi orang kecil. Kita bikin surat. Kita bikin surat jawabannya lagi di luar kota. Ah ini mah menghindar ajalah," kata dia.
(Dhera Arizona)
