Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mendorong pemerintah mempercepat proses perizinan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Langkah ini dinilai strategis untuk mengatasi perlambatan sektor manufaktur dan menjaga daya saing investasi Indonesia.
Desakan tersebut muncul setelah aktivitas manufaktur nasional kembali memasuki fase kontraksi. Data S&P Global menunjukkan Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Juni 2026 berada di level 46,9, turun dari 50,0 pada Mei. Posisi indeks di bawah level 50 mengindikasikan aktivitas manufaktur sedang mengalami kontraksi.
Ketua Umum HKI Akhmad Maruf Maulana menilai kondisi tersebut perlu direspons melalui kebijakan yang mampu mempercepat realisasi investasi, salah satunya dengan memangkas waktu proses evaluasi dan perizinan KEK.
"Saat aktivitas manufaktur sedang melambat, justru kita perlu mempercepat lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Salah satu instrumen yang paling efektif adalah mempercepat proses perizinan KEK sehingga investasi dapat segera terealisasi dan menciptakan aktivitas ekonomi baru," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Senin (6/7/2026).
Menurutnya, minat investor terhadap Indonesia sejatinya masih terjaga meski aktivitas manufaktur sedang mengalami pelemahan. Hal tersebut tercermin dari terus bermunculannya usulan pembentukan maupun perluasan KEK di berbagai daerah.
HKI mencatat sejumlah kawasan yang saat ini masih menjalani proses evaluasi pemerintah, antara lain KEK Wiraraja Madura, KEK Digital Bekasi, KEK Industri Halal Sidoarjo, KEK Batuta Chemical Industrial Park (BCIP) di Kalimantan Timur, KEK Patimban di Kabupaten Subang, KEK Subang, KEK Mangkupadi di Kalimantan Utara, serta perluasan KEK Nongsa di Batam.
Baca Juga
- Rencana Ekspansi 3 KEK, Pemerintah Perlu Evaluasi Insentif Pajak?
- Investasi KEK Membeludak, Pengusaha Dorong Pembenahan Perizinan dan Birokrasi
- Kadin Desak Pemerintah Segera Setujui Ekspansi Tiga KEK Manufaktur
Maruf mengatakan, banyaknya usulan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia masih relatif kuat. Namun, optimisme tersebut perlu diikuti dengan kepastian proses perizinan agar investasi dapat segera direalisasikan.
"Kami berharap pemerintah dapat mempercepat seluruh proses evaluasi dan perizinan KEK tanpa mengurangi kualitas kajian," sebutnya.
Dia menambahkan, kepastian waktu menjadi salah satu faktor utama dalam keputusan investasi. "Makin cepat investasi berjalan, makin cepat pula lapangan kerja tercipta, kapasitas produksi bertambah, dan roda perekonomian bergerak," tegas Maruf.
HKI katanya meyakini bahwa percepatan pengembangan KEK dapat menjadi salah satu instrumen kebijakan untuk menahan dampak perlambatan manufaktur. Selain mendorong masuknya investasi baru, keberadaan KEK juga dinilai mampu memperkuat hilirisasi industri, meningkatkan kapasitas produksi nasional, memperluas ekspor, hingga menciptakan lapangan kerja di berbagai daerah.
Maruf menyebut, pelaku usaha telah menunjukkan komitmen untuk terus mengembangkan kawasan industri melalui berbagai usulan KEK baru. Karena itu, pemerintah diharapkan dapat mempercepat proses persetujuan agar rencana investasi tidak tertunda.
"Di tengah perlambatan manufaktur, percepatan investasi merupakan salah satu jawaban paling konkret untuk mengembalikan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia," pungkasnya.
