Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Tanah Papua melibatkan lebih banyak Orang Asli Papua (OAP) sebagai petugas pendataan lapangan. Menurutnya, pendekatan yang memperhatikan aspek sosial dan budaya tersebut akan mempermudah proses pengumpulan data, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang kompleks.
"Pada saat rekrutmen SDM untuk pengambil data sampai ke distrik, memang itu harus ada kebijakan khusus, perlu diangkat anak-anak asli Papua agar tidak ada penolakan," ujar Ribka dalam Rapat Bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) yang berlangsung secara virtual dari Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (6/7/2026).
Ribka menjelaskan bahwa keberhasilan sensus tidak hanya bergantung pada petugas lapangan, tetapi juga membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah (Pemda) dan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, ia meminta agar pelaksanaan sensus dilakukan melalui kolaborasi erat dengan gubernur, bupati, hingga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Tanah Papua.
Selain itu, ia mendorong penerapan strategi jemput bola seperti yang selama ini dijalankan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), sehingga pendataan dapat menjangkau masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, akurasi data menjadi sangat penting karena akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan, termasuk penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta berbagai program pemerintah lainnya yang menyasar masyarakat Papua.
Ribka juga menekankan pentingnya pembaruan data untuk menggambarkan kondisi riil kesejahteraan masyarakat Papua. Ia menilai data yang akurat diperlukan agar upaya intervensi pembangunan yang telah dilakukan pemerintah dapat terukur secara objektif.
"Kalau kita masih seperti ini, kemudian dari tahun sekian sampai sekian data Papua masih miskin terus padahal intervensi program ini sudah dilakukan oleh pemerintah, yang akan tergambar di publik itu seolah-olah pemerintah Indonesia tidak ada intervensi," tegasnya.
Di sisi lain, Ribka juga mengapresiasi BPS atas sinergi yang selama ini terjalin dalam mendukung penyediaan data nasional. Ia menegaskan, Kemendagri akan terus berkomitmen memberikan dukungan teknis, pendampingan, serta memperkuat koordinasi lintas sektor. Melalui upaya itu, diharapkan Sensus Ekonomi 2026 bakal menghasilkan data yang akurat, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Saya bersama dengan teman-teman dari tim teknis Ibu [dari] Ditjen Dukcapil dan juga dari Bangda (Ditjen Bina Pembangunan Daerah) akan selalu dan siap untuk mendukung kapan saja sampai dengan kita bisa menghasilkan produk penyediaan data sesuai sensus yang dibutuhkan untuk 2026," pungkasnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Pudji Ismartini, Direktur Neraca Pengeluaran BPS Windhiarso Ponco Adi, Kepala Biro SDM BPS Eni Lestariningsih, serta pihak terkait lainnya.
