JAKARTA, DISWAY.ID - Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah membangun fondasi penting yang memberikan arah strategis untuk Pemerintah Digital.
Upaya tersebut adalah perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan, bagaimana kebijakan dirumuskan, bagaimana layanan diberikan, dan bagaimana negara berinteraksi dengan masyarakat.
Pencapaian kesejahteraan masyarakat menjadi target tertinggi kinerja pemerintah (Human-Centered Design in Government).
BACA JUGA:Menteri PANRB: Transformasi Birokrasi Harus Hadirkan Kepastian Hukum
Untuk memperoleh masukan perihal pemerintah digital, Komite Percepatan Transformasi Digital (KPTDP) yang dipimpin oleh Ketua KPTDP Luhut Binsar Pandjaitan melakukan diskusi bersama Mantan Perdana Menteri (PM) Inggris sekaligus Executive Chairman Tony Blair Institute (TBI) Tony Blair, di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Senin 6 Juli 2026.
Dalam pertemuan tersebut membahas upaya percepatan digitalisasi birokrasi untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ketua KPTDP Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa melalui digitalisasi ditambah dengan penerapan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) membantu integrasi pada berbagai sektor serta menjadi solusi dari setiap permasalahan yang ada dilapangan.
BACA JUGA:Kementerian PANRB Percepat Transformasi Digital Bansos, Siap Beroperasi Secara Nasional
Dengan penerapan digital publik infrastruktur (DPI) sebagai fondasi sistem teknologi mendasar, dipercaya memberikan kemudahan akses layanan publik, dimana salah satu use casenya adalah sistem Perlindungan sosial (Perlinsos).
“Penerapan pemerintah digital didukung dengan AI menjadi solusi terbaik untuk menjalankan setiap progam prioritas Presiden. Kita tidak ingin kehilangan momen, karena memang dengan pemerintah digital, kita bisa efisien, transparan dan mengurangi tatap muka,” katanya.
Disampaikan bahwa melalui pemerintah digital, negara hadir dengan cara yang lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih tepercaya.
BACA JUGA:Rapat dengan DPR, Kementerian PANRB Dukung RUU Tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
Bukan sekadar modernisasi sistem, tetapi transformasi pengalaman layanan publik. KPTDP telah melaksanakan piloting digitalisasi bantuan sosial di Kabupaten Banyuwangi serta sedang mempersiapkan perluasan implementasi di 42 kabupaten/kota, dengan penambahan 1 kota, yaitu Kota Batam, serta 1 provinsi, yaitu Bali.
Pelaksanaannya telah memberikan pembelajaran penting terkait percepatan proses dan penguatan transparansi penyaluran bantuan sosial.
Diharapkan kolaborasi bersama Tony Blair dan tim dapat meningkatkan skala penerapan AI dalam bidang perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, dan kemudahan berusaha.
- 1
- 2
- 3
- »
