jpnn.com, JAKARTA - Jaringan Masyarakat Sipil Anti Korupsi Indonesia (Jamsaki) melaporkan dua pengacara terdakwa dugaan korupsi pengadaan Chromebook Nadiem Makarim ke Ketua Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) pada Kamis 2 Juli 2026.
Juru Bicara Jamsaki Umar Yuli Abbas mengatakan bahwa dua pengacara yang dilaporkan yaitu ada Dodi S. Abdul Kadir dan Ari Yusuf Amir terkait dengan pernyataan "kenapa mesti buru-buru, yang mulia takut ya?" setelah pembacaan vonis Nadiem di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Selasa 30 Juni 2026.
BACA JUGA: Anak Muda Indonesia di Luar Negeri Menimbang Masa Depan Akibat Vonis Nadiem
Umar mengatakan pernyataan tersebut dinilai telah bertentangan dengan Pasal 269 KUHAP, serta melecehkan ruang persidangan dan marwah peradilan.
"Menyampaikan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Peradi merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam menjaga marwah profesi advokat. Setiap dugaan pelanggaran kode etik layak diproses melalui mekanisme organisasi, bukan melalui penghakiman di ruang publik," kata Umar dalam keterangan persnya pada Senin (6/7).
BACA JUGA: Konon, Ucapan Selamat Ultah Buat Nadiem dari Dasco Tak Berkaitan Pemberian Amnesti
Dia menjelaskan bahwa kebebasan advokat dalam membela kepentingan klien merupakan bagian dari sistem peradilan.
Namun, kata dia, kebebasan tersebut tetap berjalan seiring dengan kewajiban menjunjung kesopanan, penghormatan kepada pengadilan, dan kepatuhan terhadap Kode Etik Profesi Advokat.
BACA JUGA: Pengamat: Keputusan Hakim Menolak Hak Bicara Nadiem Seusai Vonis Bukan Pelanggaran
Menurutnya, pengaduan yang disampaikan kepada Dewan Kehormatan Peradi bukanlah putusan bersalah. Melainkan awal dari proses pemeriksaan untuk memastikan apakah benar terdapat pelanggaran kode etik sesuai mekanisme yang berlaku.
"Hakim, jaksa, advokat, dan seluruh aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab bersama menjaga kehormatan peradilan. Perbedaan pendapat di ruang sidang harus tetap disampaikan secara profesional, beretika, dan saling menghormati," katanya.
Umar mengatakan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan tidak hanya dibangun oleh putusan yang adil, tetapi juga oleh sikap dan perilaku seluruh penegak hukum.
"Penegakan kode etik merupakan bagian penting dalam menjaga integritas profesi dan wibawa lembaga peradilan," ujarnya.
Selain itu, Jamsaki dalam surat pengaduannya meminta Ketua Pengadilan Tinggi mencabut izin beracara advokat tersebut.
"Kami meminta Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi untuk mencabut izin beracara kedua terlapor sebagai bentuk ketegasan dalam menindak pelanggaran etik yang cukup mencoreng marwah pengadilan di mata publik," kata dia.
Sementara pengamat hukum pidana Kamilov Sagala mengatakan bahwa ketika sidang telah berakhir, maka ketua majelis hakim memiliki hak untuk meminta atau tidak meminta respon dari pihak terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Namun, Kamilov mengatakan jika majelis hakim tidak memberikan ruang bagi terdakwa Nadiem Anwar Makarim untuk memberikan tanggapan, bukanlah suatu pelanggaran atau menyalahi aturan apapun.
Dia menyebut bahwa ketika kedua belah pihak merasa belum puas atas putusan tersebut, maka baik terdakwa ataupun JPU diberi waktu untuk bisa mengajukan upaya hukum.
"Karena setiap putusan itu sudah diberi hak kepada kedua pihak berpekara dalam jangka waktu yang sama 7 hari, artinya tidak perlu respon dari terdakwa disaat akhir sidang," kata Kamilov.
"Karena bisa saja terdakwa emosional dan belum terpikir dengan tenang, yang berakibat merugikan terdakwa sendiri kalau responnya berujung merugikan," tambahnya. (cuy/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bawa Bukti, Penasihat Hukum Nadiem Makarim Laporkan 4 Hakim ke KY
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
