Bandung: Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi Provinsi Tatar Sunda kembali menguat dan memasuki tahap legislasi. Usulan ini pun menuai beragam tanggapan dari masyarakat.
Sebagian warga menilai usulan tersebut dapat memperkuat identitas budaya Sunda. Namun sebagian warga lainnya khawatir bahwa perubahan nama itu nanti bisa memicu perpecahan.
Kayla, misalnya. Menurutnya, perubahan dari Jabar ke Tatar Sunda terkesan sangat menonjolkan budaya dan identitas Sunda. Padahal yang tinggal di Jabar bukan hanya orang Sunda saja.
"Menurut aku sih ada plus dan minusnya gitu ya. Sebab, bukan hanya orang Sunda saja yang tinggal di Jabar, ada dari suku lain juga," kata Kayla, dalam program Selamat Pagi Indonesia Metro TV, Selasa, 7 Juli 2026.
Baca Juga :
Berbeda dengan Asep. Dia menilai perubahan nama menjadi Tatar Sunda menjadi lebih menonjolkan identitas asli budaya Sunda.
"Mengenal jati diri saja biar enggak ada Jawa Barat Jawa Timur. Jadi Tatar Sunda atau Parahyangan kan. Jadi kembali lagi ke dulu gitu, ciri khas kita," kata Asep.
Pendapat Bambang juga sama dengan Asep. Menurutnya, Perubahan menjadi Tatar Sunda dari Jabar seperti melepas diri dari identik Jawa.
"Kalau orang Bandung atau orang Jabar, kalau disebut Jawa, itu kesannya ke Jawa sana kan," tutur Bambang. Seluruh fraksi setuju
Sebelumnya, seluruh fraksi di DPRD Jabar resmi memberikan lampu hijau untuk melanjutkan usulan pergantian nama Jabar menjadi Tatar Sunda ke tahapan legislasi berikutnya.
Keputusan krusial dalam rangka menjaga identitas ini akhirnya mendapat respons paling konkret dari parlemen daerah setelah disepakati dalam audiensi antara Komisi I DPRD Jabar dengan sejumlah akademisi, budayawan, dan sejarawan Sunda di Ruang Komisi I, Bandung, Kamis, 2 Juli 2026. Wacana ini sempat meredup pada tahun 2013, 2015, dan 2020.
Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati, mengungkapkan seluruh fraksi menyatakan setuju untuk melanjutkan usulan ke tahapan legislasi berikutnya. Fraksi Gerindra dan NasDem menyatakan ikut serta dalam proses tersebut.
"Fraksi Demokrat, PKB, PKS, PAN, PDIP, Golkar, PPP menyatakan setuju ke tahapan legislasi berikutnya untuk pergantian nama Provinsi Jawa Barat. Kalau Gerindra dan Nasdem tadi sudah menyampaikan ikut saja," ujar Rahmat Hidayat Djati usai memimpin pertemuan tersebut, seperti dilansir Antara,Kamis, 2 Juli 2026.
Rahmat menjelaskan, usulan perubahan nama provinsi ini sebenarnya telah dibahas dalam beberapa kali pertemuan. Namun, baru pada kesempatan ini seluruh perwakilan fraksi hadir secara lengkap dan resmi menyampaikan sikap politiknya.
"Jadi, tim pengusul menyampaikan ini, ini sudah ketiga kali. Tapi dihadiri lengkap utusan perwakilan fraksi-fraksi baru hari ini," katanya.
