Jakarta (ANTARA) - Di tengah berbagai tantangan pembangunan, ada satu perkembangan yang sering luput dari perhatian publik. Padahal, Indonesia sesungguhnya sedang mencatat kemajuan penting dalam kualitas pembangunan manusianya, khususnya terkait peningkatan kesempatan bagi perempuan.
Akses perempuan untuk hidup lebih sehat, menempuh pendidikan yang lebih tinggi, serta berpartisipasi dalam dunia kerja terus meluas dari waktu ke waktu.
Perubahan ini mungkin tidak selalu terlihat dalam keseharian, karena sifatnya yang bertahap dan struktural. Namun, jika ditelusuri melalui data Badan Pusat Statistik (BPS), arah perbaikannya menjadi cukup jelas; indikator-indikator seperti pendidikan, kesehatan, dan partisipasi angkatan kerja perempuan menunjukkan tren yang semakin membaik.
Berita Resmi Statistik BPS menunjukkan bahwa Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia tahun 2025 turun menjadi 0,402, membaik 0,019 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan, dalam lima tahun terakhir nilainya terus menurun dari 0,472 pada 2020.
Angka tersebut bukan sekadar statistik. Ia menandakan bahwa jarak kesempatan antara perempuan dan laki-laki dalam kesehatan, pendidikan, dan pasar kerja semakin menyempit.
Lebih dari itu, ia mengirimkan pesan bahwa Indonesia sedang memperkuat salah satu fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Bagi sebagian orang, angka IKG mungkin hanya dipandang sebagai statistik. Padahal, indikator ini mencerminkan perubahan yang nyata dalam kehidupan masyarakat.
Semakin banyak perempuan melahirkan di fasilitas kesehatan, semakin sedikit perempuan yang menikah dan melahirkan pada usia terlalu muda, semakin banyak perempuan menyelesaikan pendidikan menengah, serta semakin besar pula kesempatan mereka memasuki pasar kerja. Semua perkembangan tersebut merupakan fondasi penting bagi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Kesetaraan gender
Selama ini, kesetaraan gender kerap dipersepsikan semata sebagai agenda keadilan sosial atau pemberdayaan perempuan. Padahal, dalam perspektif ekonomi modern, kesetaraan gender merupakan growth strategy yang mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing suatu negara.
Konsep inclusive growth menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi akan lebih berkualitas apabila seluruh kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam aktivitas ekonomi.
Pandangan tersebut diperkuat oleh peraih Nobel Ekonomi 2023, Claudia Goldin, yang menunjukkan bahwa kesenjangan gender di pasar tenaga kerja bukan hanya persoalan keadilan, melainkan juga persoalan efisiensi ekonomi.
Ketika perempuan memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, dan jenjang karier, perekonomian memperoleh tambahan sumber daya manusia yang produktif. Sebaliknya, membatasi ruang perempuan berarti membiarkan sebagian potensi ekonomi bangsa tidak termanfaatkan secara optimal.
Pemikiran itu sejalan dengan Human Capital Theory yang dikembangkan Gary Becker. Menurut teori ini, investasi pada pendidikan, kesehatan, dan keterampilan akan meningkatkan produktivitas individu sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.
Dengan kata lain, investasi pada perempuan bukanlah biaya pembangunan, melainkan investasi yang menghasilkan manfaat ekonomi berlipat.
Bukti empiris juga mengarah pada kesimpulan yang sama. Laporan McKinsey Global Institute dalam The Power of Parity memperkirakan bahwa peningkatan partisipasi ekonomi perempuan berpotensi menambah triliunan dolar terhadap produk domestik bruto dunia.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa memperluas kesempatan bagi perempuan bukan hanya kebijakan yang adil, tetapi juga keputusan ekonomi yang rasional dengan economic returns yang tinggi.
Kabar baik
Kabar baiknya, Indonesia sedang bergerak ke arah tersebut. Salah satu faktor yang mendorong membaiknya IKG adalah meningkatnya partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja. BPS mencatat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan naik menjadi 56,63 persen pada tahun 2025, sementara TPAK laki-laki relatif stabil pada kisaran 84,40 persen.
Meskipun kesenjangan masih cukup lebar, tren peningkatan ini menunjukkan bahwa semakin banyak perempuan memperoleh kesempatan untuk berkontribusi dalam perekonomian nasional.
Kemajuan juga terlihat pada dimensi kesehatan dan pendidikan. Proporsi perempuan yang melahirkan di luar fasilitas kesehatan terus menurun, begitu pula proporsi perempuan yang melahirkan anak pertama sebelum usia 20 tahun.
Di sisi lain, persentase perempuan berusia 25 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan minimal SMA meningkat menjadi 38,35 persen, semakin mendekati capaian laki-laki sebesar 44,23 persen.
Perbaikan pada ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan manusia Indonesia semakin inklusif.
Kemajuan ini memiliki implikasi ekonomi yang jauh lebih besar daripada sekadar perbaikan indikator statistik.
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang berpendidikan lebih tinggi cenderung memiliki produktivitas dan pendapatan yang lebih baik, sekaligus mengambil keputusan yang lebih tepat mengenai kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarganya. Karena itu, manfaat investasi pada perempuan tidak berhenti pada individu, tetapi menghasilkan multiplier effect bagi keluarga, masyarakat, hingga perekonomian nasional.
Hubungan tersebut menjadi semakin penting ketika Indonesia memasuki era bonus demografi.
Momentum ini hanya akan menjadi demographic dividend apabila seluruh penduduk usia kerja, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya. Sebaliknya, apabila sebagian besar potensi perempuan belum termanfaatkan secara optimal, bonus demografi berisiko berubah menjadi peluang yang terlewatkan.
Kemajuan kesetaraan gender juga berkaitan erat dengan upaya pengurangan kemiskinan. Kemiskinan pada hakikatnya bukan sekadar persoalan rendahnya pendapatan, tetapi juga terbatasnya akses terhadap kesempatan.
Ketika perempuan memperoleh pendidikan yang lebih baik, pekerjaan yang layak, serta layanan kesehatan yang berkualitas, peluang rumah tangga keluar dari lingkaran kemiskinan akan semakin besar.
Berbagai studi bahkan menunjukkan bahwa perempuan cenderung mengalokasikan proporsi pendapatannya lebih besar untuk pendidikan, kesehatan, dan gizi keluarga, sehingga manfaat ekonomi tersebut berlanjut pada peningkatan kualitas generasi berikutnya.
Yang menggembirakan, perbaikan IKG tidak hanya terjadi di tingkat nasional. Sebagian besar provinsi juga mencatat kemajuan, bahkan beberapa daerah seperti Jawa Tengah, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Fakta ini menunjukkan bahwa upaya memperluas kesempatan bagi perempuan mulai tumbuh di berbagai daerah dan bukan semata menjadi agenda pemerintah pusat.
Tentu, tantangan masih ada. Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif masih relatif rendah, sementara kesenjangan partisipasi di pasar kerja juga belum sepenuhnya tertutup.
Beberapa provinsi bahkan masih mengalami pelebaran ketimpangan gender. Tantangan tersebut menjadi pengingat bahwa kesetaraan bukanlah tujuan yang dapat dicapai dalam waktu singkat, melainkan proses panjang yang memerlukan konsistensi kebijakan.
Karena itu, agenda pembangunan ke depan perlu terus memperkuat economic empowerment perempuan.
Penyediaan layanan penitipan anak yang terjangkau, perluasan pelatihan vokasi dan keterampilan digital, peningkatan akses pembiayaan usaha, hingga penciptaan lingkungan kerja yang lebih ramah keluarga merupakan investasi yang akan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang.
Pada saat yang sama, statistik gender yang dihasilkan BPS perlu terus menjadi dasar penyusunan kebijakan agar setiap intervensi benar-benar berbasis bukti (evidence-based policy), tepat sasaran, dan dapat dievaluasi secara objektif.
Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari semakin luasnya kesempatan yang dimiliki setiap warga negara untuk berkembang.
Indeks Ketimpangan Gender 2025 menunjukkan bahwa Indonesia tidak sekadar memperbaiki angka statistik. Indonesia sedang membangun future workforce yang lebih sehat, lebih terdidik, dan lebih produktif.
Menuju Indonesia Emas 2045, kesetaraan gender bukan lagi sekadar agenda pemberdayaan perempuan, melainkan bagian dari strategi besar pembangunan nasional.
Setiap kesempatan yang terbuka bagi perempuan berarti bertambahnya talenta, inovasi, dan produktivitas yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ketika perempuan semakin berdaya untuk belajar, bekerja, dan berkarya, sesungguhnya Indonesia sedang memperkuat fondasi menuju bangsa yang lebih tangguh, lebih inklusif, dan lebih berdaya saing di masa depan.
*) Nuri Taufiq merupakan analis data di Badan Pusat Statistik (BPS)
Akses perempuan untuk hidup lebih sehat, menempuh pendidikan yang lebih tinggi, serta berpartisipasi dalam dunia kerja terus meluas dari waktu ke waktu.
Perubahan ini mungkin tidak selalu terlihat dalam keseharian, karena sifatnya yang bertahap dan struktural. Namun, jika ditelusuri melalui data Badan Pusat Statistik (BPS), arah perbaikannya menjadi cukup jelas; indikator-indikator seperti pendidikan, kesehatan, dan partisipasi angkatan kerja perempuan menunjukkan tren yang semakin membaik.
Berita Resmi Statistik BPS menunjukkan bahwa Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia tahun 2025 turun menjadi 0,402, membaik 0,019 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan, dalam lima tahun terakhir nilainya terus menurun dari 0,472 pada 2020.
Angka tersebut bukan sekadar statistik. Ia menandakan bahwa jarak kesempatan antara perempuan dan laki-laki dalam kesehatan, pendidikan, dan pasar kerja semakin menyempit.
Lebih dari itu, ia mengirimkan pesan bahwa Indonesia sedang memperkuat salah satu fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Bagi sebagian orang, angka IKG mungkin hanya dipandang sebagai statistik. Padahal, indikator ini mencerminkan perubahan yang nyata dalam kehidupan masyarakat.
Semakin banyak perempuan melahirkan di fasilitas kesehatan, semakin sedikit perempuan yang menikah dan melahirkan pada usia terlalu muda, semakin banyak perempuan menyelesaikan pendidikan menengah, serta semakin besar pula kesempatan mereka memasuki pasar kerja. Semua perkembangan tersebut merupakan fondasi penting bagi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Kesetaraan gender
Selama ini, kesetaraan gender kerap dipersepsikan semata sebagai agenda keadilan sosial atau pemberdayaan perempuan. Padahal, dalam perspektif ekonomi modern, kesetaraan gender merupakan growth strategy yang mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing suatu negara.
Konsep inclusive growth menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi akan lebih berkualitas apabila seluruh kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam aktivitas ekonomi.
Pandangan tersebut diperkuat oleh peraih Nobel Ekonomi 2023, Claudia Goldin, yang menunjukkan bahwa kesenjangan gender di pasar tenaga kerja bukan hanya persoalan keadilan, melainkan juga persoalan efisiensi ekonomi.
Ketika perempuan memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, dan jenjang karier, perekonomian memperoleh tambahan sumber daya manusia yang produktif. Sebaliknya, membatasi ruang perempuan berarti membiarkan sebagian potensi ekonomi bangsa tidak termanfaatkan secara optimal.
Pemikiran itu sejalan dengan Human Capital Theory yang dikembangkan Gary Becker. Menurut teori ini, investasi pada pendidikan, kesehatan, dan keterampilan akan meningkatkan produktivitas individu sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.
Dengan kata lain, investasi pada perempuan bukanlah biaya pembangunan, melainkan investasi yang menghasilkan manfaat ekonomi berlipat.
Bukti empiris juga mengarah pada kesimpulan yang sama. Laporan McKinsey Global Institute dalam The Power of Parity memperkirakan bahwa peningkatan partisipasi ekonomi perempuan berpotensi menambah triliunan dolar terhadap produk domestik bruto dunia.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa memperluas kesempatan bagi perempuan bukan hanya kebijakan yang adil, tetapi juga keputusan ekonomi yang rasional dengan economic returns yang tinggi.
Kabar baik
Kabar baiknya, Indonesia sedang bergerak ke arah tersebut. Salah satu faktor yang mendorong membaiknya IKG adalah meningkatnya partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja. BPS mencatat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan naik menjadi 56,63 persen pada tahun 2025, sementara TPAK laki-laki relatif stabil pada kisaran 84,40 persen.
Meskipun kesenjangan masih cukup lebar, tren peningkatan ini menunjukkan bahwa semakin banyak perempuan memperoleh kesempatan untuk berkontribusi dalam perekonomian nasional.
Kemajuan juga terlihat pada dimensi kesehatan dan pendidikan. Proporsi perempuan yang melahirkan di luar fasilitas kesehatan terus menurun, begitu pula proporsi perempuan yang melahirkan anak pertama sebelum usia 20 tahun.
Di sisi lain, persentase perempuan berusia 25 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan minimal SMA meningkat menjadi 38,35 persen, semakin mendekati capaian laki-laki sebesar 44,23 persen.
Perbaikan pada ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan manusia Indonesia semakin inklusif.
Kemajuan ini memiliki implikasi ekonomi yang jauh lebih besar daripada sekadar perbaikan indikator statistik.
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang berpendidikan lebih tinggi cenderung memiliki produktivitas dan pendapatan yang lebih baik, sekaligus mengambil keputusan yang lebih tepat mengenai kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarganya. Karena itu, manfaat investasi pada perempuan tidak berhenti pada individu, tetapi menghasilkan multiplier effect bagi keluarga, masyarakat, hingga perekonomian nasional.
Hubungan tersebut menjadi semakin penting ketika Indonesia memasuki era bonus demografi.
Momentum ini hanya akan menjadi demographic dividend apabila seluruh penduduk usia kerja, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya. Sebaliknya, apabila sebagian besar potensi perempuan belum termanfaatkan secara optimal, bonus demografi berisiko berubah menjadi peluang yang terlewatkan.
Kemajuan kesetaraan gender juga berkaitan erat dengan upaya pengurangan kemiskinan. Kemiskinan pada hakikatnya bukan sekadar persoalan rendahnya pendapatan, tetapi juga terbatasnya akses terhadap kesempatan.
Ketika perempuan memperoleh pendidikan yang lebih baik, pekerjaan yang layak, serta layanan kesehatan yang berkualitas, peluang rumah tangga keluar dari lingkaran kemiskinan akan semakin besar.
Berbagai studi bahkan menunjukkan bahwa perempuan cenderung mengalokasikan proporsi pendapatannya lebih besar untuk pendidikan, kesehatan, dan gizi keluarga, sehingga manfaat ekonomi tersebut berlanjut pada peningkatan kualitas generasi berikutnya.
Yang menggembirakan, perbaikan IKG tidak hanya terjadi di tingkat nasional. Sebagian besar provinsi juga mencatat kemajuan, bahkan beberapa daerah seperti Jawa Tengah, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Fakta ini menunjukkan bahwa upaya memperluas kesempatan bagi perempuan mulai tumbuh di berbagai daerah dan bukan semata menjadi agenda pemerintah pusat.
Tentu, tantangan masih ada. Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif masih relatif rendah, sementara kesenjangan partisipasi di pasar kerja juga belum sepenuhnya tertutup.
Beberapa provinsi bahkan masih mengalami pelebaran ketimpangan gender. Tantangan tersebut menjadi pengingat bahwa kesetaraan bukanlah tujuan yang dapat dicapai dalam waktu singkat, melainkan proses panjang yang memerlukan konsistensi kebijakan.
Karena itu, agenda pembangunan ke depan perlu terus memperkuat economic empowerment perempuan.
Penyediaan layanan penitipan anak yang terjangkau, perluasan pelatihan vokasi dan keterampilan digital, peningkatan akses pembiayaan usaha, hingga penciptaan lingkungan kerja yang lebih ramah keluarga merupakan investasi yang akan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang.
Pada saat yang sama, statistik gender yang dihasilkan BPS perlu terus menjadi dasar penyusunan kebijakan agar setiap intervensi benar-benar berbasis bukti (evidence-based policy), tepat sasaran, dan dapat dievaluasi secara objektif.
Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari semakin luasnya kesempatan yang dimiliki setiap warga negara untuk berkembang.
Indeks Ketimpangan Gender 2025 menunjukkan bahwa Indonesia tidak sekadar memperbaiki angka statistik. Indonesia sedang membangun future workforce yang lebih sehat, lebih terdidik, dan lebih produktif.
Menuju Indonesia Emas 2045, kesetaraan gender bukan lagi sekadar agenda pemberdayaan perempuan, melainkan bagian dari strategi besar pembangunan nasional.
Setiap kesempatan yang terbuka bagi perempuan berarti bertambahnya talenta, inovasi, dan produktivitas yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ketika perempuan semakin berdaya untuk belajar, bekerja, dan berkarya, sesungguhnya Indonesia sedang memperkuat fondasi menuju bangsa yang lebih tangguh, lebih inklusif, dan lebih berdaya saing di masa depan.
*) Nuri Taufiq merupakan analis data di Badan Pusat Statistik (BPS)
