JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari merespons soal kebutuhan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan turun menjadi Rp 175 triliun pada 2027 mendatang.
Agustina mengatakan, kebutuhan anggaran untuk program MBG nantinya akan dibahas.
“Soal itu nanti dulu ya. Nanti dulu ya, karena agenda kita hari ini kan mengenai dengan KPK ya,” kata Agustina di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Baca juga: Ketua Banggar DPR Perkirakan Anggaran MBG 2027 Turun Jadi Rp 174 T
Agustina mengatakan, saat ini, BGN ingin menindaklanjuti kajian KPK terkait tata kelola MBG.
“Sekarang mau agenda kita hari ini adalah bagaimana kami menindaklanjuti kajian yang sudah disampaikan oleh KPK,” ujarnya.
Baca juga: Adik Prabowo Tegaskan Program MBG Tetap Akan Dilanjutkan
Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah memperkirakan kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 turun menjadi sekitar Rp 174 triliun.
Said mengatakan, perhitungannya didasarkan pada kebutuhan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta sasaran penerima manfaat program MBG.
"Yang pertama, kita ingin melihat dulu dari 27.000 titik SPPG, seharusnya itu kan 21.000 kebutuhannya. Oke, satu. Kemudian yang kedua, kita tinggal hitung untuk melayani 84 juta siswa kita. Sehingga hitungan saya, kalau juga di luar anggaran pendidikan ada anggaran kesehatan yang masuk seperti umpamanya stunting, ibu hamil, itu tidak lebih dari Rp 174 triliun," ujar Said di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Baca juga: Istana Tegaskan Hukum Ditegakkan Tanpa Pandang Bulu dalam Dugaan Korupsi MBG
Ketika ditanya besaran pasti penurunan anggaran MBG yang dimaksud, Said membandingkannya dengan angka yang telah mencuat sebelumnya.
"Kalau dari Rp 268 triliun ke Rp 174 triliun ya tinggilah," katanya.
Meski demikian, Said menegaskan angka tersebut masih berupa perkiraan.
Pembahasan resmi anggaran MBG dalam RAPBN 2027 bersama pemerintah baru akan dilakukan menjelang pengesahan APBN.
“Diketoknya nanti di bulan September. Kalau diketok sendiri palunya juga enggak laku. Masa Banggar sendiri yang ketok? Kan harus sama pemerintah," ujar dia.
Baca juga: Hakim MK Soroti Kontradiksi Posisi MBG dalam Anggaran Pendidikan
Meski begitu, Said menegaskan bahwa penurunan anggaran tidak berdampak terhadap kemunduran kualitas program.
Dia memastikan, kualitas layanan dan tata kelola MBG tetap terjaga.
"BGN itu, ah, MBG itu jangan sebentar-sebentar yang bombastis anggarannya sedemikian rupa. Tapi ketika turun, 'Lah, kok turun?' Bukan. Tapi yang penting menjaga kualitas. Nah, yang pertama tentu menjaga tata kelola dan kualitas gizi yang diterima oleh anak didik kita. Maka dengan penurunan anggaran itu, kualitasnya akan tetap terjaga," pungkas Said.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
