Liputan6.com, Jakarta - Supervisi Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta maupun pelaku usaha agar menghindari praktik suap, sebab pelayanan pubklik semakin mudah.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama mengatakan, penyederhanaan pelayanan publik yang tengah dilakukan Pemprov DKI harus diikuti dengan integritas para pelaksana layanan, maupun masyarakat sebagai penerima layanan.
Advertisement
Pernyataan ini disampaikan Bahtiar dalam Sosialisasi Pergub DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif dalam Peningkatan Nilai Koefisien Lantai Bangunan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/7/2026).
"Pak Gubernur sudah susah payah membuat berbagai macam rancangan untuk mempermudah terhadap pelayanan ini kepada Bapak-Ibu semuanya. Pesan saya yang pertama pemberi layanan, rekan-rekan para pelaksana, pelaksana teknis, tolong ini diawali dengan baik," kata Bahtiar.
Ia mengingatkan, agar segala kemudahan pelayanan tidak justru dijadikan modus untuk mencari keuntungan pribadi melalui praktik korupsi.
"Jangan justru malah dijadikan sebagai suatu cara, suatu modus untuk satu kembalinya kenapa dipermudah kalau bisa dipersulit. Ini sudah cukup ringkas. Sedikit saya mendapatkan informasi bahwa pelayanan diberikan melalui Pergub ini cukup ringkas untuk di dalam perbaikan pengenaan disinsentif maupun sistem insentif ini," jelas Bahtiar.
