Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp196,5 triliun pada semester I/2026 atau setara 0,76% terhadap produk domestik bruto (PDB). Meski belanja negara lebih besar dibandingkan penerimaan, pemerintah menilai kondisi fiskal masih berada dalam koridor yang aman dan terkendali.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan defisit tersebut berasal dari realisasi penerimaan negara sebesar Rp1.459,4 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp1.656 triliun sepanjang Januari—Juni 2026.
"Kondisi tersebut mencerminkan bahwa defisit APBN tetap dijaga dalam batas aman dan terkendali," kata Purbaya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Dari sisi pendapatan, penerimaan negara ditopang oleh kinerja perpajakan yang masih tumbuh positif. Realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.035,7 triliun atau meningkat 24,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy).
Sementara itu, penerimaan dari kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp152 triliun atau tumbuh 3,4% secara tahunan. Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp271 triliun, meningkat 21,6% dibandingkan semester I/2025.
Di sisi belanja, realisasi pengeluaran negara hingga akhir Juni 2026 mencapai Rp1.656 triliun. Belanja pemerintah pusat menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp1.298,6 triliun atau meningkat 29,4% secara tahunan.
Adapun realisasi transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp357,4 triliun. Meski nilainya cukup besar, penyalurannya masih mengalami penurunan (kontraksi) 11,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Purbaya menjelaskan pemerintah telah menambah pagu anggaran TKD sebesar Rp13,3 triliun, dari semula Rp693 triliun sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang APBN menjadi Rp706,3 triliun.
Menurut dia, tambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung penanganan bencana di Sumatra, penambahan Dana Otonomi Khusus Papua, serta Dana Tambahan Infrastruktur Khusus bagi daerah.
"Terdapat kenaikan pagu TKD sebesar Rp13,3 triliun dari pagu APBN Rp693 triliun menjadi Rp706,3 triliun. Ini termasuk tambahan untuk penanganan bencana Sumatra dan tambahan Dana Otonomi Khusus Papua dan Dana Tambahan Infrastruktur Khusus. Jadi anggaran ke daerah kami naikkan dengan angka yang cukup signifikan," ujarnya.
