Pemerintah merealisasikan belanja subsidi dan kompensasi kepada BUMN penugasan sebesar Rp 233 triliun hingga semester I 2026. Nilai tersebut setara 52,1 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Realisasi itu juga meningkat 44,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar Rp 161,4 triliun.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan total realisasi tersebut terdiri atas subsidi sebesar Rp 116 triliun dan kompensasi Rp 116,9 triliun. Menurut dia, peningkatan belanja ini menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Subsidi dan kompensasi sampai dengan semester I tahun 2026 telah terealisasi sebesar Rp 233 triliun atau 52,1 persen dari pagu APBN untuk menjaga daya beli masyarakat,” kata Purbaya dalam rapat kerja bersama Banggar DPR RI, Selasa (7/7).
Purbaya menjelaskan, kenaikan realisasi subsidi dan kompensasi dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari fluktuasi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), pergerakan nilai tukar rupiah, hingga meningkatnya konsumsi BBM bersubsidi, LPG 3 kilogram, dan listrik bersubsidi.
“Realisasi ini dipengaruhi fluktuasi ICP, nilai tukar rupiah, peningkatan volume BBM, LPG, listrik bersubsidi,” ungkap dia.
Di sisi lain, realisasi subsidi nonenergi juga mengalami peningkatan. Kondisi tersebut terutama didorong oleh pembayaran subsidi pupuk yang lebih tinggi.
Seiring dengan peningkatan belanja, pemerintah juga mencatat kenaikan penyaluran sejumlah komoditas bersubsidi pada semester I 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penyaluran BBM bersubsidi meningkat 7,8 persen, LPG 3 kilogram naik 2 persen, pelanggan listrik bersubsidi bertambah 2,1 persen, dan penyaluran pupuk bersubsidi melonjak 21,4 persen. Sementara itu, jumlah debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga meningkat 3,6 persen.
“Realisasi volume BBM naik 7,8 persen LPG 3kg naik 2 persen, listrik subsidi naik 2,1 persen, pupuk naik 21,4 persen, dan debitur KUR 3,6 persen,” kata dia.
Menurut Purbaya, peningkatan belanja subsidi dan kompensasi menjadi salah satu instrumen APBN untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. Kebijakan ini juga diarahkan untuk meredam dampak gejolak harga energi dan pangan terhadap perekonomian nasional.
Adapun hingga semester I 2026, realisasi belanja negara secara keseluruhan telah mencapai Rp1.656 triliun atau setara 43,1 persen dari pagu APBN 2026.
