REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – DPRD Provinsi Jawa Barat mulai memasuki tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) Tahun Anggaran 2025.
Pembahasan tersebut diharapkan dapat diselesaikan sesuai jadwal sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa mengatakan, rapat paripurna yang digelar Selasa (7/7/2026) merupakan tindak lanjut atas penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda P2APBD 2025 yang berlangsung 2 Juli lalu.
Agenda paripurna kali ini mendengarkan jawaban Gubernur Jawa Barat atas berbagai masukan, kritik, dan rekomendasi dari seluruh fraksi.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Menurut Buky, setelah penyampaian jawaban gubernur, pembahasan akan dilanjutkan Badan Anggaran DPRD Jawa Barat pada 8-10 Juli 2026. Hasil pembahasan tersebut ditargetkan dapat dilaporkan dalam rapat paripurna pada 14 Juli mendatang.
"Untuk tahapan selanjutnya, pembahasan akan dilakukan Badan Anggaran mulai 8 hingga 10 Juli 2026. Kami berharap seluruh proses dapat berjalan sesuai jadwal sehingga hasilnya dapat disampaikan pada rapat paripurna 14 Juli," katanya.
Ia menegaskan, DPRD berkomitmen memastikan setiap pelaksanaan APBD dapat dipertanggungjawabkan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Hal itu merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dimiliki DPRD.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas berbagai pandangan, pertanyaan, serta rekomendasi yang disampaikan terhadap Ranperda P2APBD 2025.
Menurutnya, seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan perda sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Pada sektor pendapatan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi, digitalisasi layanan perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, hingga pengembangan sumber-sumber pendapatan baru tanpa menambah beban masyarakat.
Erwan menjelaskan, penurunan realisasi pendapatan daerah pada 2025 dipengaruhi sejumlah faktor, di antaranya perlambatan ekonomi, penurunan sektor otomotif, perubahan kebijakan pemerintah pusat, serta implementasi kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Pada sisi belanja daerah, ia mengakui masih terdapat sejumlah program yang penyerapannya belum optimal, terutama pada sektor jalan dan transportasi. Kondisi tersebut dipengaruhi penyesuaian pelaksanaan proyek, proses pengadaan, efisiensi kontrak, serta upaya menjaga kualitas pekerjaan.
Menurut Erwan, keberhasilan APBD tidak semata-mata diukur dari besarnya serapan anggaran, melainkan dari manfaat yang dirasakan masyarakat, seperti penurunan angka kemiskinan, pengangguran, stunting, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mengakui adanya penundaan pembayaran sejumlah proyek strategis sebagai langkah menjaga stabilitas kas daerah dan menghindari risiko defisit anggaran yang lebih besar.
"Ke depan, kami berkomitmen meningkatkan kualitas perencanaan, mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, serta memperkuat pengawasan pelaksanaan program agar penyerapan APBD semakin optimal," ujar Erwan.
