Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah mengalokasikan dana sebesar Rp26,30 triliun untuk pembangunan Sekolah Rakyat pada tahap ketiga yang direncanakan berlangsung pada tahun 2027. Anggaran ini ditujukan untuk membangun sebanyak 100 unit Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia.
"Program Sekolah Rakyat sesuai dengan amanat Inpres nomor 8 tahun 2025 dengan alokasi Rp26,30 triliun," terang Kuswara PLT. Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU pada Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI yang diselenggarakan Jakarta, Senin (6/7/2026).
Selain itu, sebagian dana juga disiapkan sebagai uang muka untuk tahap keempat yang akan dilakukan melalui kontrak multiyears (MYC) pada periode 2027 hingga 2028, dengan target pembangunan tambahan sebanyak 100 unit sekolah.
Pembangunan Sekolah Rakyat tahap ketiga ini berlandaskan pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, yang mengamanatkan percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Instruksi Presiden tersebut menjadi dasar hukum pelaksanaan program ini serta alokasi anggaran yang telah disiapkan.
Sekolah Rakyat berperan penting dalam memperluas akses pendidikan yang berkualitas, terutama di daerah-daerah yang selama ini masih terbatas infrastukturnya. Program ini tidak hanya membangun gedung sekolah yang layak tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam peningkatan sumber daya manusia Indonesia, yang menjadi fondasi pembangunan nasional dan daya saing bangsa di masa depan.
Progres dan Tantangan Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap IISebelumnya, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua telah menunjukkan progres yang signifikan dengan capaian nasional mencapai sekitar 81 persen. Proyek yang dijadwalkan selesai dan dapat mulai difungsikan pada Juli 2026 ini merupakan bagian dari pelaksanaan berkelanjutan program Sekolah Rakyat.
Namun, pembangunan tahap kedua menghadapi berbagai tantangan, terutama dampak kenaikan harga bahan bangunan dan bahan bakar minyak (BBM) akibat ketegangan geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Kenaikan biaya ini mempengaruhi distribusi dan proses konstruksi sehingga menyebabkan perlambatan yang tidak terhindarkan dalam pelaksanaan pembangunan.
Terlepas dari hal tersebut, Kementerian PU tetap berupaya keras untuk mempercepat penyelesaian proyek demi memenuhi target yang telah ditetapkan.
Persiapan dan Tahapan Pelaksanaan Pembangunan SelanjutnyaDalam rangka mempersiapkan pembangunan Sekolah Rakyat tahap ketiga, Kementerian PU telah memulai proses lelang dan memetakan kesiapan lokasi. Tahap IIIA meliputi tujuh lokasi yang saat ini telah memasuki proses lelang. Tahap IIIB mencakup sebelas lokasi yang sedang dalam tahap persiapan lelang, sementara tahap IIIC melibatkan 89 lokasi yang masih perlu memenuhi kriteria kesiapan atau readiness criteria sebelum pembangunan dapat dimulai.
Selain itu, pembangunan tahap keempat direncanakan menggunakan skema multiyears contract yang memungkinkan penanganan proyek selama dua tahun anggaran mulai 2027 hingga 2028. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan dan pemantauan, serta memastikan kelancaran pembangunan Sekolah Rakyat secara berkelanjutan.
