Bisnis.com, SURABAYA – Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 yang tercatat menembus angka Rp3,38 triliun dinilai sebagai cerminan dari sikap kehati-hatian fiskal di tengah dinamika ekonomi global dan domestik.
Pakar Ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Gigih Prihantono menjelaskan nominal tersebut perlu diamati secara komprehensif, khususnya mengingat banyaknya gejolak kondisi makro yang terjadi sepanjang tahun 2025. Perubahan situasi tersebut memaksa Pemprov Jatim agar dapat bertindak bijaksana dalam proses penganggaran dan penyerapan belanja.
"Sepanjang tahun 2025 banyak terjadi perubahan kondisi ekonomi, sehingga proses penganggaran dan penyerapan anggaran dituntut menjadi lebih hati-hati. Kita juga perlu membandingkan angka ini dengan capaian Silpa pada tahun-tahun sebelumnya," ujar Gigih saat dihubungi Bisnis, Selasa (7/7/2026).
Gigih menilai, langkah Pemprov Jatim yang cenderung defensif dalam mengeksekusi belanja daerah pada 2025 juga membawa dampak positif dari sisi pengelolaan risiko. Dana Silpa sebesar Rp3,38 triliun tersebut secara otomatis dapat ditarik kembali menjadi cadangan dana (buffer) guna menopang kas daerah pada masa awal tahun anggaran 2026.
Ia menyebut kebijakan tersebut cukup krusial lantaran adanya tekanan eksternal, yakni kebijakan pemotongan anggaran yang cukup signifikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
"Pemprov Jatim bertindak prudent dan melakukan sangat hati-hati dalam penyerapan anggaran, di mana dana itu dapat dijadikan buffer untuk tahun anggaran berikutnya. Seperti yang kita ketahui, terdapat kebijakan pemotongan anggaran yang cukup berat oleh pemerintah pusat," jelasnya.
Baca Juga
- Pemprov Jatim Resmi Usulkan 2.100 Formasi CPNS-PPPK Tahun Ini
- Pemprov Jatim Jelaskan Penyebab SiLPA 2025 Tembus Rp3,38 Triliun
- Bank Jatim Perkuat Sinergi dengan BKD Jatim Bangun Ekosistem Terintegrasi
Dari sisi dampak makroekonomi, Gigih menilai akumulasi dana yang mengendap sebesar Rp3,38 triliun tersebut tidak akan memberikan efek negatif yang signifikan terhadap perputaran ekonomi riil di Jawa Timur.
Namun berdasar kacamata tata kelola keuangan negara, realisasi ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah setempat untuk dapat mempertajam akurasi perencanaan belanja di masa mendatang.
Lebih lanjut, Gigih menekankan pentingnya menjalankan aspek proyeksi (forecasting) pendapatan daerah agar target-target yang dipatok sejak awal masa anggaran tidak meleset jauh dari realisasi belanja di lapangan.
"Dampaknya mungkin kecil ke ekonomi, tetapi memang ke depan belanja harus direncanakan dan diaktualisasikan dengan lebih efisien. Perencanaan belanja harus lebih baik, termasuk proses forecasting untuk pendapatan dan penataan porsi belanja yang harus jauh lebih baik lagi," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan besarnya Silpa Tahun Anggaran 2025 tidak mencerminkan rendahnya kinerja penyerapan anggaran yang dilakukan.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyebut tingginya jumlah Silpa adalah dampak dari pelampauan target pendapatan daerah dan efisiensi belanja yang berhasil dilakukan sepanjang tahun anggaran berjalan.
Seperti diketahui, jumlah Silpa Provinsi Jatim pada TA 2025 tercatat mencapai Rp3,38 triliun. Emil mengatakan realisasi penyerapan belanja daerah pada 2025 tercatat sebesar Rp31,2 triliun atau 93,82% dari anggaran yang disiapkan sebesar Rp33,2 triliun.
Menurut dia, angka tersebut justru menunjukkan pelaksanaan program pemerintah provinsi telah berjalan optimal.
"Jangan melihat angka Silpa tanpa melihat persentase pelaksanaan anggarannya. Serapan belanja kita sudah mendekati 94%. Jadi, Silpa merupakan kombinasi antara pelampauan pendapatan daerah dan efisiensi belanja," beber Emil usai rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura, Surabaya, Senin (6/7/2026).
Dirinya menyebut efisiensi tersebut direalisasikan lewat proses pengadaan barang dan jasa yang lebih hemat, serta sejumlah program yang tidak dapat direalisasikan karena faktor eksternal, sehingga tidak efektif bila tetap dipaksakan untuk dijalankan.
Lebih lanjut, Emil mengungkapkan realisasi pendapatan daerah Jatim pada 2025 mencapai Rp29,88 triliun atau 104,65% dari target sebesar Rp28,56 triliun. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi Rp18,44 triliun atau 107,83% dari target yang ditetapkan.
