jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyebut pihaknya sudah lama menyampaikan ke pemerintah bahwa keuangan daerah mengalami tekanan kuat.
Hal demikian dikatakan Said menyikapi kabar pegawai dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkup Pemerintahan Kota (Pemkot) Tidore berdemonstrasi menolak di-PHK.
BACA JUGA: Terbit SE Petunjuk Teknis Pengusulan Pemberhentian PNS, PPPK, P3K PW Periode 2026 2027
"Kondisi fiskal di daerah sudah mengalami tekanan yang luar biasa," kata dia ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7).
Said mengatakan pemerintah pusat sebaiknya bisa berembuk dengan daerah untuk mencegah terjadinya PHK para PPPK.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Disorot, TKD 2027 terkait Gaji Masih Tanda Tanya, AP3KI Minta Mendagri Menyelamatkan PPPK & P3K PW
"Seharusnya tidak terjadi dalam kondisi seperti ini. Jangan sampai terjadi," ujarnya.
Dia mencontohkan urun rembuk itu bisa dilakukan berupa pencairan dana bagi hasil dari pusat ke daerah demi membayar gaji PPPK hingga honorer.
BACA JUGA: Serahkan SK CPNS dan PPPK, Gubernur Dominggus: Tidak Boleh Ada yang Protes
"Umpamanya dana bagi hasil yang belum disalurkan, segera disalurkan agar daerah bisa bernapas dan mampu membayar honor, gaji PPPK," ujar Ketua DPP PDI Perjuangan itu.
Said sendiri merasa Tidore bukan satu-satunya daerah yang mengalami kondisi fiskal tertekan dalam menjalankan roda pemerintahan.
Oleh karena itu, dia berharap pemerintah pusat bisa cepat bergerak membantu menyehatkan fiskal daerah.
"Masih banyak daerah yang memang fiskalnya itu mengalami tekanan yang luar biasa, maka pemerintah harus turun tangan untuk mempercepat, tepat salur dana bagi hasil. Dana bagi hasil itu bagian dari pendapatan asli daerah," katanya. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ada Kabar Baik, tetapi PPPK Paruh Waktu Mengundurkan Diri Lumayan Banyak
Redaktur : Elfany Kurniawan
Reporter : Aristo Setiawan
