JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR meminta TNI dan Polri tetap solid dalam proses pengusutan dugaan korupsi pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara, yang tengah ditangani Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri.
Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra mengatakan, soliditas antarlembaga diperlukan agar pengusutan perkara yang diduga merugikan negara hingga triliunan rupiah itu dapat dilakukan secara menyeluruh.
"Jadi kami Komisi III DPR RI juga meminta kepada TNI-Polri agar solid mendukung program pemerintah dalam hal ini untuk pemberantasan korupsi. Bahwa kita semua tahu, kita semua tahu bahwa korupsi adalah extraordinary crimes," ujar Soedeson dalam konferensi pers Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Baca juga: Legislator Gerindra: Usut Siapa Pun yang Terlibat dan Nikmati Hasil Korupsi Batu Bara!
Menurut dia, pemberantasan korupsi di sektor energi menjadi penting karena berkaitan dengan program prioritas pemerintah, khususnya ketahanan energi nasional.
"Oleh karena itu sekali lagi kami mengimbau kepada TNI-Polri untuk solid, termasuk Jaksa, solid di belakang penyidik Kortas Tipidkor untuk bagaimana membongkar perkara ini seterang-terangnya sejelas-jelasnya dan memberikan informasi kepada masyarakat dan menghukum pelakunya seberat-beratnya," kata Soedeson.
Soedeson menegaskan, penegakan hukum harus dilakukan tanpa memandang latar belakang pihak yang terlibat.
"Tidak penting dia pejabat, pengusaha, karyawan yang tinggi rendah semua sama di depan hukum maka kami meminta agar ini harus ditegakkan setegak-tegaknya," kata dia.
Baca juga: Penampakan Brankas Tersembunyi dan Emas 74 Kg yang Disita Polri Terkait Dugaan Korupsi Batu Bara
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan pihaknya akan terus mengawal proses penyidikan agar berjalan sesuai koridor hukum.
"Kasus ini harus diusut tuntas dalam koridor presisi yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, dan independen," kata Habiburokhman.
"Kami akan terus mengawal kasus ini agar berjalan sebagaimana mestinya dalam koridor hukum," lanjut dia.
Polri usut korupsi batu bara, TNI terseretDiberitakan sebelumnya, Kortas Tipidkor Polri mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara ke sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya blackout di berbagai wilayah Indonesia.
Direktur Penindakan Kortas Tipidkor Polri Brigjen Pol Robertus Yohanes De Deo mengatakan, dugaan korupsi tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara sekitar Rp 5 triliun.
Nilai tersebut masih berupa indikasi awal dan saat ini masih dihitung melalui audit investigatif bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Penyidik menduga terjadi penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara oleh PT OBP dan PT BRA.
Baca juga: Profil Febrie Adriansyah, Jampidsus di Balik Penanganan Berbagai Kasus Korupsi Besar
Kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan sejak 4 Juli 2026.
