Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membidik enam lokasi untuk kerja sama hak penamaan (naming rights) di halte TransJakarta. Langkah tersebut sebagai upaya kolaborasi dan menambah pendapatan nontiket (non fare box revenue).
"Masih ada enam tempat yang akan kita minta untuk bisa dikerja samakan," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dikutip dari Antara, Kamis, 9 Juli 2026.
Pramono menegaskan Pemprov DKI Jakarta terus membuka ruang untuk membangun rasa percaya dari dunia usaha untuk bersama membangun Jakarta. Sebagai contoh, fasilitas terintegrasi Halte Swadarma Paragon dan RPTRA Bhineka yang didukung oleh tanggung jawab sosial atau corporate social responsibilty (CSR) PT Paragon Technology and Innovation.
Baca Juga :
Pemprov DKI Segera Putuskan Tarif TransjakartaIlutrasi TransJakarta. Foto: MI.
"Perlu keterlibatan swasta dan salah satu yang dilakukan oleh Paragon termasuk RPTRA, ini menurut saya sangat-sangat baik," ungkap Pramono.
Dengan demikian, Halte Swadharma Paragon menjadi hak penamaan kedelapan yang bekerja sama dengan PT Transportasi Jakarta (TransJakarta).
Adapun delapan halte dengan skema naming rights tersebut meliputi Bundaran HI Astra, Senayan Bank DKI, Widya Chandra Telkomsel, Cawang Sentral 1 Polypaint, Petukangan D'MASIV, Senen Toyota Rangga, Setiabudi Integritas, dan Swadarma Paragon Corp.
