Medan, tvOnenews.com - Aliansi Gerakan Mahasiswa Sumatera Utara yang terdiri dari tiga elemen Cipayung Plus PW KAMMI, DPD IMM, dan DPD GMNI Sumut menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), Kamis (9/7/2026).
Massa menuntut penegakan hukum yang radikal dan tanpa tebang pilih atas dugaan skandal korupsi daerah, sekaligus meminta klarifikasi terbuka terkait dugaan korupsi batubara yang menjadi penyebab blackout di Sumatera dan dugaan intervensi militer dalam kasus nasional Jampidsus Kejagung.
Sambil membentangkan spanduk bertuliskan "Ganyang Setan Korup Berbaju Negara di Sumatera Utara", para demonstran secara bergantian menyampaikan orasi di depan gerbang Kejati Sumut. Mereka menilai moralitas birokrasi dan penegakan hukum di wilayah ini sudah memasuki stadium kronis.
Koordinator aksi, Rio Samuel Manurung, memaparkan empat kluster pelanggaran hukum dan moralitas publik di Sumatera Utara yang mendesak untuk segera diusut tuntas oleh Korps Adhyaksa.
Pertama, dugaan mafia anggaran infrastruktur. Indikasi manipulasi administrasi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif pada Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Sumut.
Kedua, dugaan penyelewengan dana kebencanaan. Alokasi dana penanganan pascabencana banjir miliaran rupiah yang justru dilarikan untuk pengadaan fasilitas mewah birokrasi serta dugaan fee proyek di sebuah pemerintah kota di Provinsi Sumatera Utara.
Ketiga, penindasan Hak Agraria oleh anak BUMN. Dugaan praktik mafia tanah oleh anak usaha BUMN di Pertapakan Nanggaraja, Simalungun, yang menguasai lahan warga secara ilegal.
Selain isu kedaerahan, Aliansi Cipayung Plus Sumut juga menyoroti dinamika nasional terkait sengkarut kasus Jampidsus Febrie Adriansyah di Kejaksaan Agung.
"Kami meminta klarifikasi terbuka. Hukum di negeri ini tidak boleh diintervensi oleh kekuatan militer demi melindungi oknum tertentu,” tegas Rio Samuel Manurung. (Tim tvOne/wna)
