Jakarta (ANTARA) - Ketua Bidang Kelembagaan Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta Aang Muhdi Gozali menekankan keterbukaan informasi publik harus memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi ajang meraih predikat dalam Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik.
"Keberhasilan keterbukaan informasi tidak hanya diukur dari banyaknya dokumen yang dipublikasikan, tetapi sejauh mana informasi tersebut memberikan manfaat dan berdampak bagi masyarakat," kata Aang dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, partisipasi badan publik dalam E-Monev harus dimaknai sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan informasi publik secara berkelanjutan.
"Partisipasi badan publik dalam E-Monev bukan hanya soal memperoleh predikat, tetapi bagaimana hasil evaluasi menjadi pijakan untuk terus melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik," ujar Aang.
Lebih lanjut, dia juga mendorong badan publik agar menghadirkan inovasi penyampaian informasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, salah satunya mengenai pengelolaan sampah di setiap wilayah.
Dia menilai di tengah persoalan darurat sampah di Jakarta, masyarakat membutuhkan informasi yang terbuka, akurat, dan mudah dipahami mengenai kebijakan, kapasitas, hingga anggaran pengelolaan sampah.
Informasi tersebut tidak seharusnya hanya dipahami oleh internal badan publik, tetapi juga menjadi pengetahuan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam menjaga lingkungan.
Baca juga: KI DKI dorong badan publik implementasikan keterbukaan informasi
Selain membangun sistem pengelolaan informasi yang terintegrasi di setiap badan publik, Aang juga mendorong penyajian informasi publik yang lebih kreatif melalui berbagai media, baik media konvensional maupun media sosial.
"Jangan berhenti pada penyediaan dokumen. Kemas informasi secara menarik agar mudah dipahami, menjangkau lebih banyak masyarakat, dan benar-benar memberikan manfaat," tutur Aang.
Sementara itu, Kepala Bagian Umum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur Nina Permata mengatakan keterbukaan informasi publik merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis sekaligus menjadi jaminan atas hak konstitusional masyarakat untuk memperoleh informasi.
Dia menekankan keterbukaan informasi publik harus menjadi budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.
Setiap informasi publik, kata Nina, harus disediakan secara cepat, mudah diakses, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dia pun menegaskan visitasi E-Monev bukan sekadar proses penilaian, melainkan sarana pembelajaran dan penguatan organisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.
"Kami berharap hasil evaluasi ini menjadi masukan yang objektif bagi seluruh badan publik agar terus meningkatkan implementasi keterbukaan informasi publik secara konsisten, sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik," ungkap Nina.
Baca juga: KI DKI tegaskan hak publik untuk peroleh informasi punya batas hukum
Baca juga: KI DKI apresiasi partisipasi badan publik Jakarta dalam E-Monev
"Keberhasilan keterbukaan informasi tidak hanya diukur dari banyaknya dokumen yang dipublikasikan, tetapi sejauh mana informasi tersebut memberikan manfaat dan berdampak bagi masyarakat," kata Aang dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, partisipasi badan publik dalam E-Monev harus dimaknai sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan informasi publik secara berkelanjutan.
"Partisipasi badan publik dalam E-Monev bukan hanya soal memperoleh predikat, tetapi bagaimana hasil evaluasi menjadi pijakan untuk terus melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik," ujar Aang.
Lebih lanjut, dia juga mendorong badan publik agar menghadirkan inovasi penyampaian informasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, salah satunya mengenai pengelolaan sampah di setiap wilayah.
Dia menilai di tengah persoalan darurat sampah di Jakarta, masyarakat membutuhkan informasi yang terbuka, akurat, dan mudah dipahami mengenai kebijakan, kapasitas, hingga anggaran pengelolaan sampah.
Informasi tersebut tidak seharusnya hanya dipahami oleh internal badan publik, tetapi juga menjadi pengetahuan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam menjaga lingkungan.
Baca juga: KI DKI dorong badan publik implementasikan keterbukaan informasi
Selain membangun sistem pengelolaan informasi yang terintegrasi di setiap badan publik, Aang juga mendorong penyajian informasi publik yang lebih kreatif melalui berbagai media, baik media konvensional maupun media sosial.
"Jangan berhenti pada penyediaan dokumen. Kemas informasi secara menarik agar mudah dipahami, menjangkau lebih banyak masyarakat, dan benar-benar memberikan manfaat," tutur Aang.
Sementara itu, Kepala Bagian Umum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur Nina Permata mengatakan keterbukaan informasi publik merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis sekaligus menjadi jaminan atas hak konstitusional masyarakat untuk memperoleh informasi.
Dia menekankan keterbukaan informasi publik harus menjadi budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.
Setiap informasi publik, kata Nina, harus disediakan secara cepat, mudah diakses, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dia pun menegaskan visitasi E-Monev bukan sekadar proses penilaian, melainkan sarana pembelajaran dan penguatan organisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.
"Kami berharap hasil evaluasi ini menjadi masukan yang objektif bagi seluruh badan publik agar terus meningkatkan implementasi keterbukaan informasi publik secara konsisten, sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik," ungkap Nina.
Baca juga: KI DKI tegaskan hak publik untuk peroleh informasi punya batas hukum
Baca juga: KI DKI apresiasi partisipasi badan publik Jakarta dalam E-Monev
