Jakarta (ANTARA) - Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mengaku tidak memahami mengapa ada hubungan antara dirinya dengan kasus dugaan korupsi pasokan batu bara yang menjadi pemicu blackout atau pemadaman listrik di sejumlah daerah.
Hal itu ia sampaikan saat awak media menanyakan perihal keterkaitan kasus korupsi batu bara yang ditangani Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri tersebut dengan dirinya.
“Saya juga tidak paham ada kaitan Jampidsus dengan blackout. Nanti kita tunggulah proses bagaimana rekan-rekan penyidik nanti menyampaikan apa masalahnya keterkaitan blackout tersebut, perkaranya apa,” katanya dalam konferensi pers di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Jumat.
Kendati demikian, Febrie mengatakan bahwa dirinya telah membaca konstruksi kasus. Menurutnya, dugaan korupsi yang terjadi berkaitan dengan pengadaan batu bara ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Ia pun menyarankan agar penyidik kepolisian melakukan audit terlebih dahulu agar mengetahui ada atau tidaknya unsur melawan hukum.
“Menurut saya, sebaiknya memang dilakukan audit terlebih dahulu secara keseluruhan, baik mengenai jumlah kebutuhan, kualitas yang masuk, transaksi pembeliannya, dan prosedur pengadaannya sehingga kita tahu apakah ada perbuatan melawan hukum di sana,” katanya.
“Jadi, untuk blackout lebih baik kita tunggu saja rekan-rekan penyidik nanti mengungkap dan sebaiknya ditanya ke sana (kepolisian red.),” tambahnya.
Diketahui, Kortastipidkor Polri tengah mengusut dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pengadaan pemenuhan kebutuhan pasokan batu bara pada sejumlah PLTU periode tahun 2018–2026.
Penyidikan kasus tersebut dilaksanakan bersama dengan Polda Metro Jaya yang menyidik kasus dugaan korupsi Asabri dan Jiwasraya tahun 2020-2025 dan dugaan pencucian uang dalam proses penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI.
Baca juga: Diisukan mundur, Jampidsus sebut masih terima perintah bekerja
Baca juga: Jampidsus bantah miliki kaitan dengan Kafe de'Clan di Cipete
Hal itu ia sampaikan saat awak media menanyakan perihal keterkaitan kasus korupsi batu bara yang ditangani Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri tersebut dengan dirinya.
“Saya juga tidak paham ada kaitan Jampidsus dengan blackout. Nanti kita tunggulah proses bagaimana rekan-rekan penyidik nanti menyampaikan apa masalahnya keterkaitan blackout tersebut, perkaranya apa,” katanya dalam konferensi pers di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Jumat.
Kendati demikian, Febrie mengatakan bahwa dirinya telah membaca konstruksi kasus. Menurutnya, dugaan korupsi yang terjadi berkaitan dengan pengadaan batu bara ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Ia pun menyarankan agar penyidik kepolisian melakukan audit terlebih dahulu agar mengetahui ada atau tidaknya unsur melawan hukum.
“Menurut saya, sebaiknya memang dilakukan audit terlebih dahulu secara keseluruhan, baik mengenai jumlah kebutuhan, kualitas yang masuk, transaksi pembeliannya, dan prosedur pengadaannya sehingga kita tahu apakah ada perbuatan melawan hukum di sana,” katanya.
“Jadi, untuk blackout lebih baik kita tunggu saja rekan-rekan penyidik nanti mengungkap dan sebaiknya ditanya ke sana (kepolisian red.),” tambahnya.
Diketahui, Kortastipidkor Polri tengah mengusut dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pengadaan pemenuhan kebutuhan pasokan batu bara pada sejumlah PLTU periode tahun 2018–2026.
Penyidikan kasus tersebut dilaksanakan bersama dengan Polda Metro Jaya yang menyidik kasus dugaan korupsi Asabri dan Jiwasraya tahun 2020-2025 dan dugaan pencucian uang dalam proses penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI.
Baca juga: Diisukan mundur, Jampidsus sebut masih terima perintah bekerja
Baca juga: Jampidsus bantah miliki kaitan dengan Kafe de'Clan di Cipete
