Bangsa Pelaut Jangan Memunggungi Laut

Bangsa Pelaut Jangan Memunggungi Laut bukan sekadar slogan, melainkan pengingat bahwa identitas Indonesia sebagai negara kepulauan harus diwujudkan melalui pembangunan yang berorientasi pada laut (Baca juga: Blue Economy: Sejarah dan Potensi Besar di Indonesia).

Dengan potensi perikanan, pelayaran, energi, pariwisata bahari, dan ekonomi biru yang melimpah, laut seharusnya menjadi penggerak utama kemajuan bangsa. Hilmar Farid seorang sejarawan dan mantan birokrat kebudayaan Indonesia pernah mengingatkan kita bahwa “kehancuran terparah dari kolonialisme adalah pupusnya budaya maritim nusantara yang awalnya jadi ciri khas dan kekuatan, menjadi berorientasi pada daratan”.

Persoalannya, orientasi pembangunan nasional hingga saat ini masih cenderung berfokus pada wilayah daratan, padahal karakter geografis Indonesia justru didominasi oleh lautan. Dari total luas wilayah Indonesia yang mencapai sekitar 7,81 juta km², sebanyak 5,8 juta km² atau sekitar 77 persen merupakan wilayah laut. Selain itu, Indonesia juga memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia.

Lebih lanjut terdapat 327 Kabupaten/Kota pesisir yang memiliki laut atau 63,6% dari total Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Apabila dioptimalkan potensi ekonomi kelautan Indonesia mencapai USD 1,338 triliun dan potensi lapangan kerja sebanyak 45 juta orang. P

Potensi tersebut dapat dioptimalkan dari sektor perikanan tangkap, industri pengelolaan hasil perikanan, pertambangan dan energi, pariwisata, industri dan jasa maritim, perhubungan laut dan berbagai sektor lainnya. Persoalannya, berdasarkan data BPS, kontribusi ekonomi maritim terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun 2022 baru mencapai 7,92%.

Sementara itu, telaah World Bank (2021) menunjukkan bahwa sektor kelautan dan kemaritiman baru menyerap sekitar 7 juta tenaga kerja. Angka-angka tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan yang lebar antara besarnya potensi sumber daya laut Indonesia dengan realisasi pemanfaatannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Berbagai persoalan tersebut menjadi pengingat bahwa besarnya potensi maritim Indonesia belum sepenuhnya berbanding lurus dengan manfaat yang dirasakan. Karena itu, diperlukan terobosan yang terintegrasi agar semangat Indonesia sebagai negara maritim tidak berhenti sebagai slogan, melainkan terwujud dalam kebijakan nyata. Setidaknya, terdapat beberapa langkah strategis yang perlu segera dilakukan, di antaranya:

Pertama, perlu segera mendorong harmonisasi hukum dan tata kelola keamanan laut. Prof Mahfud MD pernah menyampaikan bahwa terdapat setidaknya 24 undang-undang pada bidang kelautan yang memiliki irisan dan saling tumpang tindih satu sama lain. Tumpang tindih ini menghambat optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan menyulitkan koordinasi dalam menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia termasuk aspek penegakan hukum. Oleh karena itu penataan sumber daya kelautan harus dimulai dengan melakukan harmonisasi dan sinkronisasi perundang-undangan bidang kelautan agar tidak terjadi tumpang tindih.

Kedua, mendorong pembangunan infrastruktur maritim yang terintegrasi. Hal ini dapat dilakukan dengan pembangunan pelabuhan, kawasan industri maritim, jaringan logistik, hingga fasilitas pendukung di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Infrastruktur yang terintegrasi akan memperlancar konektivitas antarpulau, menekan biaya logistik nasional, mempercepat arus barang dan jasa, serta meningkatkan daya saing produk kelautan

Ketiga, perlu merangkul penjaga laut nusantara. Di balik luasnya lautan Indonesia, ada jutaan warga yang menjadikan laut sebagai rumah dan sumber kehidupan. Suku Bajo, Suku Laut, hingga masyarakat Kampung Engros telah hidup berdampingan dengan laut bahkan jauh sebelum Indonesia berdiri. Jika kita tidak ingin memunggungi laut, maka kita juga tidak boleh memunggungi mereka.

Negara harus hadir memberikan perlindungan, kepastian hukum dan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir sebagai penjaga sejati laut Indonesia. Selain itu negara harus memperhatikan lebih dari 2,7 juta nelayan kecil. Paradigma bahwa profesi nelayan kurang menjanjikan harus diubah. Nelayan harus menjadi profesi yang sejahtera, bermartabat, dan mampu menarik minat generasi muda untuk mengelola potensi kelautan Indonesia.

Keempat, perlu memperkuat tata kelola, penegakan hukum, dan keamanan laut untuk memberantas Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing serta memperkuat pengawasan wilayah perairan. Keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi antarkementerian, lembaga, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat pesisir. Dengan kata lain, pengelolaan laut tidak cukup dilakukan dengan sekadar sama-sama bekerja, melainkan harus dibangun atas semangat bekerja sama

Pada akhirnya kita harus kembali merefleksikan kembali bagaimana pendahulu kita telah mengajarkan bahwa laut bukan pemisah, melainkan pemersatu Nusantara. Karena itu, jangan lagi memunggungi laut. Hadapkan kembali wajah pembangunan ke samudra, kuatkan nelayan, lindungi ekosistem pesisir, dan jadikan maritim sebagai denyut utama kemajuan bangsa. Di sanalah harapan Indonesia berlabuh. Sebab masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh apa yang berdiri di daratan, tetapi juga oleh bagaimana kita menjaga, mengelola, dan memuliakan lautan.