Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, mengatakan pemerintah mendorong pemberian dukungan jaminan sosial dan kesempatan kerja bagi penderita kusta agar mereka tak mengalami diskriminasi dari masyarakat.
Hal ini disampaikan Pratikno dalam acara Konferensi Nasional Kusta 2026 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada Jumat (10/7).
"Iya, pendekatan yang kita lakukan karena Indonesia ini negara besar, sangat luas. Jadi semua sektor harus terlibat. Seperti tadi ada testimoni dari penyintas bahwa penting untuk ada edukasi sosialisasi yang sangat kuat. Bukan hanya oleh pemerintah pusat, tapi dukungan dari para pemerintah daerah sampai ke pemerintah desa," kata Pratikno.
Pratikno mengajak semua sektor untuk terlibat, termasuk di daerah.
"Ini sangat penting ada edukasi sosialisasi, kemudian juga memberikan edukasi supaya tidak ada stigma. Selain itu, kita juga harus memberikan dukungan jaminan sosial dan pekerjaan. Nah, oleh karena itu, kita mengajak semua sektor untuk terlibat, termasuk yang penting sekali adalah di daerah," ujarnya.
Peringkat Nomor 3 Penderita Kusta di DuniaDi kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan, Budi Karya Sumadi, menyebut Indonesia masih menduduki peringkat ketiga dunia jumlah penderita kusta baru setiap tahun.
Budi juga menyebut saat ini sekitar 98 negara yang berhasil mengeliminasi penyakit kusta. Namun masih ada 100 negara termasuk Indonesia yang masih mengupayakan pengeliminasian penyakit tersebut.
“Sekarang sudah sekitar 98 negara tereliminasi kusta, namun masih ada hampir 100 negara lagi yang harus dieliminasi. Dan Indonesia ranking nomor tiga dari sisi jumlah penderita kusta setiap tahunnya,” kata Budi.
"Dan sekali lagi tadi teman-teman sudah lihat, ini penyakit yang bisa diobati, ya. Penyakit yang bisa diobati dan enggak usah diberikan stigma, atau kayak kutukan, atau kayak bisa menular ke mana-mana karena sekali kita minum obat, penyakit ini tidak menularkan lagi," ujarnya.
Selain itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pihaknya memastikan pemerintah daerah memasukan program penanganan kusta dalam perencanaan pembangunan daerah yang nantinya dipantau melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Ke depan kita akan melihat ada enggak program di bidang kesehatannya yang spesifik menangani kusta dan TBC. Dan kita masukan di Kemendagri itu ada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, di mana semua program kegiatan daerah itu diinput,” kata Tito.
Tito juga memerintahkan kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menyiapkan petunjuk teknis sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mendeteksi, pengobatan, dan penghapusan stigma terhadap penyandang kusta.
“Saya minta Menteri Kesehatan mengeluarkan semacam buku pegangan atau juknis, apa yang harus dikerjakan oleh daerah,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Yohei Sasakawa, mengapresiasi komitmen pemerintah Indonesia dalam percepatan eliminasi kusta. Ia menekankan pendidikan sebagai kunci utama menghilangkan prasangka dan diskriminasi terhadap penyandang kusta.
“Dan ini adalah khususnya penyakitnya bukan hanya penyakitnya, tetapi untuk menghilangkan prasangka buruk dan diskriminasi itu adalah yang utama yaitu pendidikan,” ujar Yohei.
