JOMBANG, iNews.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang akhirnya memanggil jajaran direksi Bank Jombang, menyusul viralnya kasus utang nenek penjual labu yang diduga membengkak drastis. Berdasarkan aduan, utang yang semula diakui hanya ratusan ribu rupiah berubah menjadi puluhan juta rupiah.
Dalam rapat dengar pendapat tersebut, pihak DPRD sempat meminta Bank Jombang untuk menunjukkan bukti dokumen transaksi keuangan milik nasabah bersangkutan. Namun, bank milik pemerintah daerah (BUMD) tersebut menolak permintaan dewan dengan dalih menjaga kerahasiaan perbankan.
Pemanggilan oleh Komisi B DPRD Jombang ini merupakan buntut dari keluhan Ngatini (69), lansia penjual labu. Dia mengaku terkejut lantaran nilai utangnya di bank membengkak dari Rp500.000 menjadi Rp70 juta.
Merespons tudingan tersebut, Direktur Utama Bank Jombang, Afandi Nugroho, membantah pengakuan Ngatini. Di hadapan anggota Dewan, pihak manajemen membeberkan data sebaliknya.
Baca Juga:Viral Lansia di Sragen Diduga Minta Tebusan usai Temukan Dompet, Begini Faktanya"Berdasarkan catatan kami, yang bersangkutan (Ngatini) justru sudah 15 kali mengajukan kredit ke Bank Jombang dengan nilai yang bervariasi. Bahkan, nilai total kredit terakhirnya mencapai lebih dari Rp100 juta," ujar Afandi Nugroho saat memberikan klarifikasi di hadapan Komisi B, Jumat (10/7/2026).
Meski demikian, pihak Bank Jombang menyatakan ingin menyelesaikan polemik ini secara damai. Mereka berharap Ngatini bersedia mencabut laporan yang telah dilayangkannya ke pihak kepolisian dan menyelesaikan sengketa ini lewat jalur kekeluargaan.
Sebagai kompensasi, Bank Jombang menjanjikan akan membebaskan Ngatini dari segala denda dan bunga, serta membatalkan rencana eksekusi penyitaan aset tanah miliknya.
Di sisi lain, menyikapi kondisi psikologis dan usia nasabah yang sudah lansia, DPRD Jombang sempat mengusulkan agar Bank Jombang memutihkan atau membebaskan seluruh sisa utang Ngatini. Namun, usulan tersebut langsung ditolak oleh Dirut Bank Jombang dengan alasan regulasi dan tata kelola keuangan sanksi perbankan.
Ketua Komisi B DPRD Jombang, Anas Burhani menegaskan, akan terus mengawal kasus ini agar menemukan titik terang yang adil bagi kedua belah pihak tanpa ada yang dirugikan secara hukum.
#jatim
