jpnn.com, JAKARTA - Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago mengatakan pemerintah mendukung penuh proses penegakan hukum terkait polemik antara Kejaksaan Agung dan Polri.
Djamari mengajak dua institusi hukum ini untuk tetap mengedepankan profesionalisme, koordinasi, serta kepentingan bangsa di atas kepentingan institusi.
BACA JUGA: Polemik Polri-Jampidsus-TNI, Istana Beri Tanggapan Begini
"Tidak perlu ada suasana yang memanas antara Polri dan Kejaksaan Agung," ujar Djamari dalam keterangannya, Jumat (10/7).
Djamari menuturkan seluruh unsur penegak hukum memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan hukum dan memberantas korupsi.
BACA JUGA: Pakar Hukum Desak Febrie Mundur dari Jampidsus, Singgung Kepemilikan Rumah di Sentul
"Jadi, setiap institusi memiliki kewenangan masing-masing yang harus dihormati," tegasnya.
Djamari mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai spekulasi, maupun narasi perseteruan antara Kejaksaan Agung dengan Polri yang berpotensi memperkeruh situasi.
"Masyarakat tidak perlu khawatir ataupun terpancing oleh berbagai opini yang berkembang. Percayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang saat ini sedang bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."
Djamari menegaskan proses hukum harus diberikan ruang untuk berjalan secara independen, profesional, dan transparan tanpa tekanan maupun intervensi dari pihak mana pun.
Djamari menuturkan di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap berbagai kasus dugaan korupsi, pemerintah mengajak masyarakat untuk melihat kondisi ini secara proporsional.
Banyaknya pengungkapan perkara tidak serta-merta menunjukkan korupsi semakin meningkat. Melainkan semakin kuatnya komitmen negara dalam penindakan dan pembersihan korupsi.
Menurut Djamari, selama ini korupsi memang menjadi tantangan bangsa, yang membedakan saat ini adalah komitmen pemerintah untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.
"Tidak ada ruang bagi siapa pun yang terbukti melanggar hukum, tanpa melihat asal institusi ataupun kedudukannya," ungkap dia.
Djamari juga mengingatkan agar masyarakat tidak membenturkan satu Kejaksaan Agung dengan Polri.
Seluruh aparat negara merupakan bagian dari sistem penegakan hukum yang saling melengkapi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.
"Mari kawal proses hukum secara objektif, hormati asas praduga tak bersalah, dan hindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi," tutur dia.
Pemerintah memastikan koordinasi antarinstansi terus berjalan dengan baik agar setiap proses penegakan hukum berlangsung efektif, profesional, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.(era/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
